Bukan Drama Politik, Begini Penjelasan Herzaky Soal KLB Moeldoko

PR BEKASI - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko masih menjadi sorotan sejumlah pihak hingga saat ini.

Hal itu terjadi sejak ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Diketahui bahwa KLB Partai Demokrat digelar beberapa waktu lalu di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sejumlah pihak mengkritisi putusan KLB Aprtai Demokrat yang dinilai tidak bijaksana.

Baca Juga: Wacana Presiden 3 Periode Juga Pernah Muncul di Pemerintahan SBY, Salim Said: 'Apa-apaan Itu si Ruhut'

Baca Juga: Sebut Ma'ruf Amin Sudah Pecah Belah Umat, Ustaz Yahya Waloni: Cari Pemimpin seperti Karakter Nabi Muhammad

Baca Juga: Saling Lempar Isu Presiden 3 Periode, Benny Harman: Amien Rais dan Ngabalin Sedang Gelisah

Selanjutnya, ada sejumlah kalangan menilai kudeta Partai Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko merupakan drama untuk menaikkan elektabilitas.

Namun, anggapan tersebut langsung ditepis oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

"Saat kita menghadapi tontonan terang benderang, perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi, yang ditunjukkan oleh oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader kami, melalui GPK-PD, tapi masih ada saja yang berpendapat ini drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 14 Maret 2021, kemarin.

Baca Juga: Muncul Isu Vaksinasi Dipercepat, Kemenkes Akui Adanya Vaksin Sinovac Kedaluwarsa di 25 Maret 2021

Baca Juga: Teringat Masa Kecil Saat Kunjungi Warkop Kuningan, Anies Baswedan: Paling Mengesankan, Main di Sungai

Ia pun mempertanyakan boleh tidaknya jika ada sekelompok orang yang tak memiliki hak namun tetap melakukan kongres pemilihan ketua umum baru.

Terlebih menurutnya acara ini dilakukan masa pandemi tanpa adanya izin, sebagaimana diberitakan Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Kudeta Moeldoko Disebut Drama Politik, Herzaky: Kalau Menghamba Penguasa, Jangan Jadi Intelek Tukang Stempel".

"Apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres (luar biasa) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi, dengan menghadirkan bukan pemilik suara yang sah, dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut Ketua Umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana, dan mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya?" kata Herzaky.

"Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim Covid-19, tetap bisa mengadakan kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang?" katanya, menyambungkan.

Baca Juga: Anies Baswedan Tak Dikenali Saat Nongkrong di Warkop, Pengunjung: Saya Doakan Bapak Biar Cepat Dapat Eselon

Baca Juga: Ambisi China Saingi AS di Bulan, Buat Stasiun Penelitian dan Tinggalkan Astronaut dalam Jangka Waktu Lama

Herzaky menilai hal ini merupakan kesewenang-wenangan dan telah melanggar aturan yang berlaku.

"Kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata ini, secara brutal telah memperkosa demokrasi, menafikan etika, norma, kepatutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku," katanya.

"Lalu, masih ada saja yang berpikir ini drama politik? Kalaulah memang menghamba kepada kekuasaan, setidaknya janganlah kemudian menjadi intelektual tukang stempel maunya pemerintah ataupun pesanan pihak-pihak tertentu," katanya, menambahkan.

Menurutnya, situasi demokrasi di Indonesia tengah genting Sehingga diperlukan adanya kerja keras untuk tetap memastikan demokrasi tetap berjalan baik

"Situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang genting, dan perlu kerja keras kita semua, untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak berjalan menuju jurang kehancuran oleh perilaku segerombolan pelaku GPK-PD yang berselingkuh dengan kekuasaan," katanya.*** (Dicky Aditya/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)