Network
PR BEKASI - Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara terkait kisruh yang terjadi di Partai Demokrat usai memecat tujuh kader yang diduga terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
Herzaky Mahendra Putra menjelaskan bahwa sejauh ini yang dilakukan Partai Demokrat telah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, berdasarkan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan kode etik.
Hal itu disampaikan Herzaky Mahendra Putra dalam acara "Apa Kabar Indonesia" bertajuk "AHY Pecat Kader, 'Perang' Kian Terbuka" pada Rabu, 3 Maret 2021.
Baca Juga: Singgung Adanya 'Presiden Boneka', Rocky Gerung: Seharusnya yang Dicabut Itu Omnibus Law
"Jadi kita sangat hati-hati, ada tahapannya, ada mekanismenya, itu kita ikuti semua, karena kita tahu untuk permasalahan ini harus bijak juga," kata Herzaky Mahendra Putra, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Kamis, 4 Maret 2021.
Menurutnya, yang membuat masalah menjadi besar di internal Partai Demokrat adalah ketika ada kerjasama pihak-pihak yang melakukan GPK-PD dengan oknum kekuasaan.
"Bahkan ada usaha-usaha dari beberapa kader, katakanlah rekonsiliasi. Tapi yang menjadi besar dan menjadi masalah, karena mereka ini melakukan GPK-PD bekerja sama dengan oknum kekuasaan," kata Herzaky Mahendra Putra.
