PR BEKASI - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyebut dirinya tidak setuju terhadap rencana pemerintah yang ingin melakukan impor satu juta ton beras.
Jimly Asshiddiqie menegaskan dirinya sangat setuju bila rencana pemerintah untuk melakukan impor beras tersebut dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie melalui cuitan akun Twitter pribadinya.
“Saya setuju sekali kalau kebijakan impor beras dibatalkan,” kata Jimly Asshiddiqie, Minggu, 21 Maret 2021.
Akan tetapi bila nantinya kebijakan tersebut dibatalkan, Jimly Asshiddiqie juga menyarankan pemerintah agar turut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak buruk yang dapat terjadi bila impor beras itu dibatalkan.
Baca Juga: Absen di Acara Siraman Aurel Hermansyah, Krisdayanti 'Lebih Memilih' Buat Video Klip Baru
Baca Juga: Cegah Kemunculan Varian Baru Covid-19, Pemerintah Pertimbangkan Batasi Masuknya WNA ke Indonesia
“Sambil dijelaskan dampak buruk yang ditakutkan jika impor dibatalkan,” ucapnya.
Jimly Asshiddiqie menjelaskan, tujuan dirinya menyarankan melakukan edukasi tersebut agar nantinya masyarakat juga dapat turut serta ambil bagian agar dampak buruk yang dikhawatirkan bila impor dibatalkan tidak terjadi.
“Agar warga masyarakat bersama-sama ambil tanggung jawab (untuk) mencegahnya. Kalo di kemudian hari ternyata tidak brhasil pemerintah tidak perlu dipersalahkan atas niat baiknya,” ujar Jimly Asshiddiqie, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter pribadinya @JimlyAs, Minggu, 21 Maret 2021.
Sebelumnya, diketahui Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi berencana melakukan impor sebanyak satu juta ton. Wacana tersebut mendapat banyak kritikan karena mengingat sebentar lagi petani lokal akan memasuki masa panen raya.
Selain karena akan memasuki panen raya, hal ini semakin mencuat setelah Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas melaporkan bahwa Perum Bulog masih memiliki stok beras impor yang banyak dari pengadaan impor 2018 lalu.
Laporan tersebut disampaikan Buwas saat melakukan Rapat Dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI. Buwas menyebut dirinya juga telah melaporkan tentang kondisi ketersediaan beras impor yang lalu tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami sudah lapor ke presiden saat itu, beras impor kami saat Maret tahun lalu (stoknya) 900 ribu ton sisa dari (stok Bulog) 1,7 juta ton, sekian juta ton beras impor,” ucap Buwas, Senin, 15 Maret 2021.
“Jadi sudah menahun kondisinya, layak pakai tapi harus di-mix dengan beras dari dalam negeri,” katanya.
Terkait rencana tersebut, Mendag Luthfi menjelaskan impor beras dilakukan pemerintah sebagai langkah antisipasi agar kelangkaan atau kenaikan harga beras tidak terjadi di saat pandemi ini.
Mendag Luthfi juga menyatakan impor beras tersebut tidak akan diperjual-belikan ke pasar saat sedang panen raya sekitar April 2021. Akan tetapi nantinya beras impor tersebut akan disimpan dan digunakan untuk menambah iron stock.***