PR BEKASI - Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat berucap bahwa selama tiga tahun terakhir Indonesia tidak mengimpor beras.
"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak impor beras," ujar Jokowi.
Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 hingga 2019 menyebutkan bahwa Indonesia selalu mengimpor beras.
Praktis, hal tersebut juga terjadi di sepanjang periode kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2019.
Baca Juga: Gagal 41 Kali Ujian Setingkat Pendidikan Dasar, Pria di India Akhirnya Raih Gelar Sarjana Hukum
Baca Juga: Kronologi Investigasi Jurnalis Berujung Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Aparat
Baca Juga: Kapolri Sebut Jaringan JAD sebagai Pelaku Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar
Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu meminta masyarakat tidak terlalu serius menanggapi pernyataan Jokowi tersebut karena presiden sudah sering mengatakan hal bohong.
"Saya pikir gak serius juga, karena sudah sering Jokowi melakukan hal seperti itu," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kana YouTube MSD, Senin, 29 Maret 2021.
Menurutnya tidak melulu Jokowi berbohong, terkadang para staffnya pun memberikan data yang keliru.
Namun sangat disayangkan, ujar Said Didu jika seorang presiden seperti Jokowi hanya menelan masukan tanpa memeriksanya kembali.
"Ya tapi kalau pemimpin menelan masukan tanpa menganalisis lagi, itu namanya agak kurang kemampuan kira-kira," tuturnya.
Said Didu pun menyoroti kebohongan terbesar yang menurutnya layak dijadikan monumen, yakni soal mobil esemka.
Baca Juga: Kutuk Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar, Fahri Hamzah: Biarlah Ia Mati Konyol
"Kita mulai lah tahun 2012 kan mobil esemka, itu ya bohong-bohong juga, malah saya masih bercita-cita membuat patung kebohongan untuk mobil esemka, nah terus ekonomi meroket, dan lain-lain," ucapnya.
"Banyak sekali hal-hal bertolak belakang, jadi sudah biasa," tambahnya.
Said Didu hanya meminta masyarakat tetap mendengarkan pernyataan Jokowi soal impor beras tersebut walaupun faktanya berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi.
Sangat disayangkan juga menurutnya, karena yang paling terdampak oleh isu impor beras ini adalah para petani.
"Sampai bulan Juni yaudahlah dengarkan saja menurut saya, tapi yang jelas isu impor beras sudah mematikan petani, karena harga gabah kering panen dari Rp4.400 turun jadi Rp3.000," ujarnya.
"Jadi isu itu sudah membunuh petani," sambungnya.
Baca Juga: Jadi Juara Umum Kejurnas dan Liganas 2021, Tim Muaythai Kota Bekasi Optimis Jelang PON Papua
Menurutnya jika dikatakan Jokowi sampai dengan Juni tidak akan mengimpor beras, artinya dua bulan dari sekarang, yakni April dan Mei, sebetulnya adalah persiapan untuk mengimpor beras pada bulan Juni.
"Jadi sebenarnya itu persiapan dua bulan juga kelihatannya memang persiapannya untuk mengimpor beras dua bulan, jadi memang menurut saya hanya melegalkan bahwa akan mengimpor bulan Juni gitu," tuturnya.
Lebih lanjut, Said Didu mengaku tidak percaya jika Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengambil langkah impor beras tanpa sepengetahuan Jokowi.
"Tidak mungkin Lutfi dan Airlangga menyatakan mau mengimpor beras tanpa sepengetahuan Jokowi, itu tidak mungkin, logikanya tidak mungkin seperti itu," ucapnya.
Said Didu menduga Lutfi dan Airlangga juga mendapat tekanan dari partai sehingga berani membeberkan langkah impor beras tersebut.
Baca Juga: Soal Bom Bunuh Diri di Makassar, Jubir BIN: Memang Sudah Ada Ancaman dan Kita Dalam Perburuan
"Dapat tekanan dari publik termasuk dari partainya, nah akhirnya goyang, saya sedih saja melihat Airlangga dan Lutfi jadi korban dari ketidakkonsistenan kebijakan dan arahan," tuturnya.
Dirinya menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Jokowi lah yang membuat jajaran menterinya kerap bertolak belakang, baik dalam ucapan maupun tindakan.
"Saya pikir itu adalah gaya kepemimpinan Jokowi yang menurut saya memberikan arahan satu per satu kepada anak buah yang mungkin berbeda-beda, akhirnya justru membuka peluang bahwa kalau ditekan, bisa ngeles atau merubah kebijakan," tutupnya.
Perlu diketahui, data BPS menunjukkan, impor beras besar-besaran terakhir kali terjadi pada 2018.
Saat itu, Indonesia mengimpor beras 2.253.824 ton tahun 2018. Jumlah tersebut setara dengan 1,037 miliar dollar AS. Setelahnya, memang tak terjadi lagi impor besar-besaran.
Jumlah beras yang diimpor pemerintah menurun drastis di tahun 2019. Sepanjang 2019, Indonesia mengimpor beras sebanyak 444.508 ton atau setara dengan 184,2 juta dollar AS.
Pada 2019 itu, beras impor asal Pakistan jadi yang terbanyak dibandingkan negara-negara lain, yakni sebanyak 182.564 ton.
Setelah Pakistan, beras impor asal Myanmar menduduki posisi kedua terbanyak dibandingkan negara lain, dengan jumlah 166.700 ton.
Sedangkan negara lain yang kerap jadi langganan impor beras, Thailand dan Vietnam, pada 2019 pasokannya menurun.
Indonesia hanya impor beras sebanyak 33.133 ton dari Vietnam dan 53.278 ton dari Thailand pada 2019.***