PR BEKASI - Seorang netizen Twitter bernama @soeyoto1 mengunggah empat versi berbeda dari Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Dalam satu bulan, Moeldoko menurutnya telah empat kali bicara di depan publik dengan pernyataan yang berbeda-beda.
"Dalam 1 bulan Moeldoko 4 kali keluar di publik dengan bicara yang ber-ubah2," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau (Kepri) Husnizar Hood khawatir bahwa Moeldoko berpotensi terkena gejala impotensi karena pernyataannya kerap berubah-ubah.
"Laki-laki yang bicaranya labil biasanya karena gejala impotensi, itu kata kawan saya Mahmud," tuturnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @husnizarhood, Senin, 29 Maret 2021.
Baca Juga: Sukseskan Pilkades Serentak Tahun 2021, Pemkab Bekasi Siap Gelontorkan Dana Miliaran Rupiah
Baca Juga: Sanggah Ucapan Jokowi, Alissa Wahid: Banyak Teroris Berangkat dari Tafsir Ajaran Agama
Baca Juga: Kondisi Terkini Nenek Berusia 100 Tahun Korban Ledakan Kilang Pertamina Indramayu
Husnizar juga menyoroti pernyataan Moeldoko yang terakhir soal arah demokrasi yang bergeser di tubuh Partai Demokrat.
"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," ucap Moeldoko melalui Instagram pribadinya @dr_moeldoko.
Menurut Husnizar Hood justru otak Moeldoko lah yang bergeser bukan arah demokrasi.
"Arah demokrasi yang bergeser atau otak yang bergeser itulah yang harus didaulat, coba geser sedikit cara dudukmu agak otak dan bokongmu agak jauh," kata Husnizar.
Baca Juga: Jumlah Kapal China di Laut Natuna Utara Semakin Bertambah, Filipina Lakukan Patroli Udara
"Ini analogi kalau mau nikah : 'ada 3 pertanyaan melalui hp ; 1. Apakah sesuai dengan aturan?, 2. Seberapa serius engkau mencintaiku? 3. Sanggupkah kita hidup bersama?', eh gak taunya itu isteri orang, Ancur!," sambungnya.
Perlu diketahui, baru-baru ini Moeldoko akhirnya menunjukkan dirinya melalui sebuah unggahan video di akun Instagramnya.
Dalam unggahannya tersebut, Moeldoko menjawab sejumlah pernyataan yang sering dilontarkan kepadanya.
Pertanyaan pertama adalah terkait dengan alasan dirinya menerima pinangan untuk memimpin Partai Demokrat.
Baca Juga: Dirut Pertamina Tegaskan Pasokan BBM Aman Setelah Kilang Minyak Balongan di Indramayu Terbakar Hebat
Moeldoko menyebut bahwa dirinya adalah sosok yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat.
Moeldoko yakin kekisruhan yang telah terjadi adalah tanda dari arah demokrasi yang sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat.
Menurutnya, tindakan untuk mengambil alih Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak hanya demi menyelamatkan partai tersebut, tetapi juga menyelamatkan bangsa.
"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa," ucapnya.
Baca Juga: Kilang Minyak Balongan di Indramayu Terbakar, Dirut Pertamina: Jangan Panic Buying
"Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB," sambungnya.
Mantan Panglima TNI itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak mau membebani Presiden Joko Widodo dalam persoalan ini.
Pasalnya, ia menilai bahwa persoalannya dengan Partai Demokrat adalah atas otoritas yang dimiliki secara pribadi.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden," kata pria yang masih menjabat sebagai KSP tersebut.
Baca Juga: Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Tak Sadar Ada Bom di Tasnya, Teddy Gusnaidi: Mereka Dijebak
Moeldoko juga mengakui bahwa dirinya memang khilaf tidak memberitahu istri dan keluarganya terkait dengan langkah yang diambilnya.
Namun, sekali lagi ia menekankan agar tak ada pihak yang membawa-bawa nama presiden dalam kisruh Partai Demokrat yang menyeret namanya tersebut.
"Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga. Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini," tutur Moeldoko.***