PR BEKASI - Juru Bicara (Jubir) Presiden, Fadjroel Rachman mengungkapkan fakta menarik soal pendanaan untuk program pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur (Kaltim).
Ternyata 99 persen biaya yang digunakan untuk proses pemindahan Ibu Kota Negara tersebut bukan berasal dari APBN, melainkan swasta.
"Apakah membebani APBN? tidak karena ini hanya satu persen dari APBN yang akan dimanfaatkan, sekitar Rp90 triliun," kata Fadjroel.
"99 persennya itu adalah dana dari swasta," sambungnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube tvOne, Kamis, 8 April 2021.
Menurutnya, satu persen APBN tersebut yang nilainya sebesar Rp90 triliun hanya digunakan sebagai pemicu dari kalangan investor swasta untuk datang membangun Ibu Kota baru tersebut,
Kemudian, Fadjroel pun yakin yakin bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat melaksanakan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2045 di Ibu Kota Negara baru tersebut.
Baca Juga: MUI Keluarkan Fatwa Hukum Disuntik Vaksin Covid-19 di Bulan Ramadhan, Apakah Membatalkan Puasa?
Dirinya menyampaikan bahwa keputusan ini bukanlah keputusan mendesak karena telah direncanakan Jokowi setelah terpilih menjadi presiden di periode kedua.
"Presiden Jokowi akan melaksanakan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di tahun 2045 insyaAllah di Ibu Kota Negara tersebut," kata Fadjroel.
"Tidak ada yang mendesak, ini kan sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi sejak periode kedua beliau terpilih," sambungnya.
Baca Juga: Taufik Damas Tanyakan Cara Negara Bayar Utang, Staf Khusus Menkeu Sri Mulyani Berikan Jawaban
Fadjroel mengaku pernah meninjau lokasi Ibu Kota Negara baru tersebut bersama Jokowi dan mengungkapkan luas dari calon "Jakarta" baru tersebut.
"Luasnya 256 ribu Km hektar, sementara kawasan intinya 5.600 hektar," tuturnya.
Dirinya pun menjelaskan kenapa pemindahan Ibu Kota Negara ini serta pembangunan yang nantinya akan meramaikan Kaltim penting untuk dilaksanakan.
Karena, kata Fadjroel, rencana ini menjadi salah satu bagian dari enam strategi pendorong transformasi ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, dengan pembangunan di Kaltim tersebut, diharapkan bisa menjadi upaya untuk memulai program pembangunan merata di seluruh Indonesia.
"Upaya agar pembangunan merata di seluruh Indonesia dengan episentrum pembangunan ekonomi baru itu nanti berada di Ibu Kota negara di Kaltim.***