Network
PR BEKASI - Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Johanes Suryo Prabowo mengomentari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hanya menggunakan 19 persen dari APBN untuk membiayai pemindahan ibu kota.
"Perlu saya sampaikan kebutuhannya Rp466 triliun. 19 persennya akan berasal dari APBN," kata Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, melalui akun Twitternya @JSuryoP1, Prabowo heran apakah hal tersebut diperbolehkan.
Baca Juga: Bansos Kartu Anak Jakarta KAJ Rp300.000 Disalurkan pada 2021, Simak Syarat dan Ketentuannya
Pasalnya Jokowi hanya menggunakan sebagian kecil dari APBN untuk membiayai pemindahan ibu kota, sementara sisanya berasal swasta.
"Sebenarnya bolehkah pemindahan ibu kota dibiayai swasta?," kata Prabowo dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @JSuryoP1, Kamis, 8 April 2021.
Hal senada juga diungkapkan oleh politisi PKS, Mardani Ali Sera yang mengatakan rencana tersebut dapat mengancam kedaulatan nasional karena pembiayaannya melibatkan pihak swasta.
"Sebaiknya Presiden Jokowi kembali mempertimbangkan terkait rencana pemindahan ibu kota. Pembiayaan pembangunan infrastruktur politik nasional ibu kota yang tidak sepenuhnya bersumber dari anggaran negara (APBN) bisa mengancam kedaulatan nasional," kata Mardani.
