Bantah Rumor TMII Akan Dikelola Keluarga Jokowi, Moeldoko: Itu Pandangan Primitif!

PR BEKASI - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah kabar yang menyebut bahwa keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) setelah sebelumnya hak pengelola Yayasan Harapan Kita dicabut.

Moeldoko menilai, spekulasi tersebut adalah bentuk pemikiran primitif. Pasalnya, sejauh ini Presiden Jokowi tidak pernah berencana membuat yayasan baru.

"Saya ingatkan, jangan ada lagi yang berpandangan nanti akan ada lagi yayasan baru yang dikelola oleh Pak Jokowi. Itu pandangan primitif. Enggak ada, enggak ada itu. Pak Jokowi sama sekali tak berpikir seperti itu," kata Moeldoko, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Kantor Staf Presiden, Jumat, 9 April 2021.

Baca Juga: Anwar Abbas Sebut Gus Yaqut 'Hilang Akal', Gus Sahal: Bukan Hanya Asbun, Tapi Juga Mencerminkan Egoisme Agama

Moeldoko menjelaskan, TMII nantinya akan dikelola sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, yang pengelolaannya akan diserahkan pada BUMN bidang pariwisata.

"TMII ke depan akan dikelola sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara," kata Moeldoko.

"Nanti tim transisi akan bekerja selama tiga bulan, salah satu opsi ke depan yang akan mengelola itu di antaranya, BUMN bidang pariwisata yang akan mengelola," sambungnya.

Baca Juga: Pernah Bangkrut Sampai Tak Mampu Beli Makanan, Pinkan Mambo: Itu Maunya Tuhan Supaya Aku Gak Sombong

Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan bahwa dalam pengelolaannya selama 44 tahun, TMII telah mengalami kerugian dari waktu ke waktu.

"Saya mendapat informasi bahwa Yayasan Harapan Kita itu mensubsidi Rp40 miliar sampai Rp50 miliar, dan pastinya tidak memberikan konstribusi pada negara," kata Moeldoko.

Oleh karena itu, menurutnya, sejak 2016 Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tentang tata kelola TMII.

Baca Juga: Dituduh Manfaatkan Ibu Mertua Hotma Sitompul, Hotman Paris: Kalau Dia Benar Cinta, Kenapa Bangun Tembok?

Tak hanya itu, Kemensesneg juga meminta Fakultas Hukum UGM dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan asesmen terhadap pengelolaan TMII.

"Ada tiga hal yang direkomendasikan, yaitu perlu dikelola oleh swasta, kerja sama pemerintah, dan dalam bentuk BLU (Badan Layanan Umum)," kata Moeldoko.

Menurutnya, BPKP juga telah mengaudit perkembangan TMII dan meminta Kemensesneg untuk menangani persoalan yang ada.

"Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya," kata Moeldoko.***