PR BEKASI - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas memberikan tanggapan terkait dibatalkannya kajian Ramadhan oleh PT PELNI karena para penceramah di kajian tersebut belum mendapat izin dari direksi dan juga karena adanya dugaan radikalisme.
Para penceramah tersebut adalah Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Rizal Yuliar, Ustaz Subhan Bawazier, Ustaz Syafiq Riza Basalamah, dan Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis.
Anwar Abbas mengatakan, dia tak paham aturan seperti apa yang dibuat PT Pelni hingga membatalkan kajian Ramadhan tersebut.
Padahal menurut Anwar Abbas, UUD 1945 telah menjamin warga Indonesia untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
"Maaf, sampai sekarang saya gak paham peraturan yang dibuat itu seperti apa. Di negeri ini ada hukum dasar yaitu UUD 1945. Di dalam Pasal 29 Ayat 1 menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," kata Anwar Abbas, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Sabtu, 10 April 2021.
"Di dalam Pasal 29 Ayat 2 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya," sambungnya.
Oleh karena itu, Anwar Abbas mempertanyakan sesungguhnya apa yang salah dengan kajian Ramadhan tersebut.
Anwar Abbas pun meminta bukti dari PT PELNI, jika benar para penceramah yang mengisi kajian Ramadhan tersebut merupakan penceramah radikal.
"Lalu pertanyaan saya, apa yang salah? Saya minta bukti, apa buktinya mereka radikal? Bagi saya ini belum bisa saya terima," ujar Anwar Abbas.
Anwar Abbas pun mengancam akan mengirimkan surat protes pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada kejelasan dari PT PELNI.
"Kalau dalam beberapa hari ini tidak ada kejelasan, saya Anwar Abbas secara pribadi akan mengirim surat protes kepada Presiden Republik Indonesia," kata Anwar Abbas.
Pasalnya, Anwar Anwar mengaku tahu betul seperti apa sosok Cholil Nafis, sehingga sangat tidak mungkin kalau dia disebut sebagai penceramah radikal.
"Karena saya adalah Sekjen di waktu beliau (Cholil Nafis) jadi Ketua Umum, dan saya hafal betul apa yang ada di dalam kepala beliau," kata Anwar Abbas.
"Bahwa kita harus bertoleransi dalam hal yang masuk kategori jalur ikhtilaf (perbedaan). Kita bertoleransi, tetapi kita tidak bisa bertoleransi kalau seandainya terjadi penyimpangan pada hal-hal pokok," sambungnya
Oleh karena itu, Anwar Abbas mengatakan, kalau PT PELNI bisa membuktikan bahwa para penceramah di kajian Ramadhan tersebut melanggar hal-hal yang ushuliyah, maka dia bisa terima.
"Tapi kalau yang mereka langgar itu bukan masalah-masalah ushuliyah, tapi ruhiyah. Ini bertentangan dengan sikap dan pandangan dari Wapres," ujarnya.
"Jadi timbul pertanyaan dari diri saya, mengapa di negeri ini yang Wapres-nya mantan Ketua MUI, kok ada yang berbuat seperti ini. Ini pertanyaan besar dari saya," kata Anwar Abbas.***