PR BEKASI - Rocky Gerung merespons pernyataan Presiden Jokowi soal sikapnya terkait pemecatan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diketahui, Presiden Jokowi ikut buka suara terkait nasib 75 pegawai KPK yang dipecat usai tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Penyidik senior KPK, Novel Baswedan termasuk di dalam daftar pemecatan pegawai KPK tersebut.
Baca Juga: Konflik Israel-Palestina, Rocky Gerung: Indonesia Sudah Tidak Dianggap dalam Politik Internasional
Sejumlah profesor, ahli, dan akademisi lain pun telah mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemecatan tersebut.
Dalam situasi yang sempat memanas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lama terdengar suaranya. Pemimpin negara yang diharapkan menjadi sosok penyejuk di tengah kegaduhan sempat 'terdiam'.
Dua minggu berselang atau pada 18 Mei 2021, barulah Presiden Jokowi memberikan pernyataannya terkait isu pemecatan 75 pegawai KPK tersebut.
Dalam sebuah video berdurasi kurang lebih 3 menit itu, Jokowi memberikan pernyataan, salah satunya bahwa tes wawasan kebangsaan bukan satu-satunya tolak ukur pemecatan pegawai KPK.
Baca Juga: Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai, Begini Tanggapan Wakil Ketua KPK
Namun menurut Rocky Gerung, pernyataan Jokowi dalam video berdurasi 3 menit tersebut merupakan pernyataan yang tidak jelas maksudnya apa.
Bahkan publik sebenarnya, dikatakannya, sudah tidak percaya dengan apa yang disampaikan Jokowi.
Rocky Gerung menggambarkan, Jokowi sebagai layaknya jagoan di awal, kemudian ketika ada isu, bersembunyi dan membaca situasi dan opini publik, kemudian di akhir muncul lagi masih berlaga jagoan, padahal publik sudah tidak percaya lagi.
"Ini kita seperti melihat orang yang di awal jagoan, terus ngumpet, terus liat ada sedikit kekacauan, maka dia mesti keluar lagi, seolah-olah masih jagoan, padahal sebetulnya orang sudah tidak anggap," tutur Rocky Gerung.
Baca Juga: Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai, Begini Tanggapan Wakil Ketua KPK
Menurut Rocky, isu KPK menjadi hal yang penting karena berperan sebagai tolak ukur sistem keadilan di suatu negara.
Tegaknya keadilan di suatu negara akan terlihat dari kasus korupsi yang terjadi di dalam negaranya.
Sekarang keadaan di Indonesia, menurut Presiden Akal Sehat itu, KPK justru dipertanyakan oleh publik terkait independensi dan integritas dalam sistem internalnya sendiri.
Rocky menilai, kehadiran Jokowi baru-baru ini sebagai pemimpin negara terkait isu pemecatan 75 pegawai KPK, seperti tidak lagi dibutuhkan.
Karena pernyataannya dianggap terlambat dan baru muncul setelah dua minggu isu tersebut panas dan publik sudah hilang kepercayaan, menurut Rocky Gerung.
"Kalau dari awal Presiden Jokowi bilang 'Oke saya tidak menyetujui 75 orang itu dijatuhkan hanya oleh kebangsaan'," ucap Rocky Gerung.
"Jika 10 menit pertama kekacauan ini terjadi lalu Jokowi muncul, orang akan menganggap Presiden punya determinasi untuk meneruskan integritas KPK. Tapi ini udah 2 minggu dan dia (Jokowi) diam-diam saja," sambungnya, dikutip dari YouTube Hersubeno Point.
Lambatnya respons yang diberikan Presiden Jokowi dalam kekacauan KPK menjadi tanda tanya bagi Rocky Gerung dan bahkan setelah adanya pernyataan tersebut, publik tidak lantas menjadikan masyarakat tenang.
Rocky Gerung menduga selama jeda waktu tersebut, Jokowi sedang melakukan dua hal, pertama sedang berpikir atau kedua sedang 'menguping' opini publik, siapa yang setuju siapa yang tidak.
"Sebetulnya itu kelihatan bahwa Jokowi antara berpikir atau sebetulnya berupaya untuk menguping siapa sih yang peduli, siapa sih yang masih bisa membela. Padahal isu-nya sudah selesai," tutur Rocky Gerung.***