PR BEKASI - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, menanggapi perihal tindakan M Qodari yang mengusung kampanye Jokowi Prabowo untuk Pemilihan Presiden 2024.
Menurut Refly Harun, untuk menghindari kampanye dari Qodari agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode maka dibuat saja aksi tandingan.
Akan tetapi, dia mengingatkan agar dalam menandingi kampanye Qodari agar Jokowi 3 periode aparat hukum harus memahami satu hal.
"Bikin saja aspirasi tandingan, yang penting aparat hukum paham yang ditolak itu bukan Jokowinya," katanya.
Baca Juga: Refly Harun Mengaku Pernah Diminta Jadi Ahli di Kasus Penistaan Agama Ahok: Saya Nggak Mau
Akan tetapi yang ditolak ada wacana 3 periode tersebut, dalam hal ini aparat hukum harus satu napas dalam menanggapinya.
Karena memang bukan Jokowi atau Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang ditolak.
"Namun, Jokowi dipasangkan dengan Prabowo untuk 2024, karena itu paling tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada," tuturnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 21 Juni 2021.
"Kita tahu bahwa maksudnya adalah harus ada perubahan konstitusi dulu untuk memberi jalan Jokowi Prabowo," katanya, menyambungkan.
Refly Harun menyatakan, dia sendiri menilai tak ada alasan yang mengharuskan untuk menyebut wacana Jokowi dan Prabowo disatukan dapat menyelesaikan masalah Indonesia.
Sebab, sekarang saja ketika Jokowi dan Prabowo terserap dalam kabinet masalah masih tetap ada.
Terlebih lagi, masih banyak orang-orang yang tetap memilih untuk beroposisi dengan Pemerintahan Jokowi.
"Bahkan beroposisi pula dengan Prabowo," ucapnya.
Baca Juga: Tanggapi Bantahan Diaz Hendropriyono, Refly Harun: Kalau Kekuasaan Terlibat Mau Bilang Apa?
Menurutnya, bukan wacana Jokowi 3 periode atau Jokowi dan Prabowo yang menjadi jalan penyelesaiannya.
Hal yang perlu digaris bawahi adalah penyelesaian itu sejauh mana pemerintahan ini dapat mengamalkan dan mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945.
Serta mewujudkan janji-janji konstitusional untuk mencerdaskan bangsa agar ikut dalam perdamaian dunia.
"Itu masalahnya, kalau kita merasa diintimidasi oleh negara, negara tidak mencerdaskan, barulah kita mengatakan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang tidak amanah," tutur Refly Harun.
Namun untuk mengatakan amanah atau tidak memerlukan sebuah indikator yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Tapi sekali lagi kalau kita bikin program tandingan 3 periode, tolak Jokowi Prabowo itu sah secara konstitusional," katanya.
"Sama sahnya Qodari berkampanye untuk mengatakan dukung Jokowi Prabowo 2024, yang tahapannya harusnya tahapan amandemen," ujar Refly Harun.***