PR BEKASI - Media Inggris, The Guardian, menyoroti pernyataan dari KSAD Jenderal Andika Perkasa terkait tes kesehatan kepada calon anggota Korps Wanita TNI AD (Kowad).
Media Inggris itu menyebutnya sebagai sinyal untuk menghentikan tes keperawanan kepada calon anggota Kowad.
Laporan itu tertuang dalam artikel berjudul indonesia army signals end to ‘virginity test’ for female recruits".
Diketahui KSAD Jenderal Andika Perkasa melalui video berjudul 'Pengarahan KSAD Kepada Para Pangdam Terkait Persyaratan Kesehatan Rekrutmen Kowad' yang diunggah akun Youtube resmi TNI AD pada Senin, 18 Juli 2021, memberikan arahan persyaratan kesehatan bagi calon Kowad.
Baca Juga: Pesan Isyarat Steven Sebelum Dihajar 2 Oknum TNI AU di Papua: Dia Butuh Makan
Dalam video Jenderal Andika mengadakan teleconference dengan seluruh Panglima Komando Daerah Militer di seluruh Indonesia untuk memberikan arahan persyaratan kesehatan terkait rekrutmen prajurit Kowad, serta pengajuan persyaratan pernikahan personel Angkatan Darat.
“Jadi untuk kesehatan kita fokus tidak ada lagi pemeriksaan di luar tujuan rekrutmen," kata Jenderal Andika Perkasa seperti dilihat Pikiranrayat-Bekasi.com di YouTube TNI AD pada Senin, 9 Agustus, 2021.
"Seleksinya agar yang diterima bisa mengikuti pendidikan pertama, yang berarti hubungannya dengan mayoritas fisik, oleh karena itu ada beberapa hal-hal yang peserta ini harus penuhi.
"Tetapi ada juga hal-hal yang tidak relevan, tidak ada hubungannya, dan itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan."
"Ini yang kemudian menonjol dalam perubahan kali ini karena memang kita harus konsekuen juga. Kita lakukan seleksi terhadap pria harus sama dengan apa yang kita lakukan dengan wanita dalam hal tadi, dalam hal kemampuan mereka bisa mengikuti pendidikan pertama atau dasar militer," kata dia.
Jenderal Andika menambahkan pemeriksaan terhadap prajurit Kowad harus sama dengan pemeriksaan kesehatan personel TNI AD pria sesuai dengan tujuan rekrutmen.
“Nanti rekan-rekan semua akan diberitahu oleh Kakesdam atau Kepala Rumah Sakit, yang mungkin sudah diberi tahu oleh Kapuskes, ada hal-hal yang tidak perlu lagi dilakukan, dan tidak perlu, tidak boleh karena tidak ada hubungannya,” ujar Andika Perkasa.
Lebih lanjut dalam laporan itu The Guardian menyebut Organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM) menyambut baik keputusan nyata tentara Indonesia untuk mengakhiri “tes keperawanan” yang “kasar” dan telah lama dikritik dalam perekrutan perempuan.
Selain itu Pernyataan Jenderal Andika itu mendapat sorotan dari organisasi Human Rights sebagai dikutip Pikiranrayat-Bekasi.com di YouTube TNI AD pada Senin, 9 Agustus, 2021.
Human Rights Watch mengatakan bahwa perubahan yang dinyatakan Andika Perkasa dalam konferensi tersebut mengacu pada “'tes keperawanan' yang kasar, tidak ilmiah, dan diskriminatif yang telah digunakan oleh semua cabang militer Indonesia selama beberapa dekade untuk merekrut perempuan”.
Andreas Harsono, peneliti Indonesia untuk Human Rights Watch, mengatakan tentara melakukan hal yang benar.
“Sekarang menjadi tanggung jawab komandan teritorial dan batalyon untuk mengikuti perintah, dan mengakui sifat tidak ilmiah, penyalahgunaan hak dari praktik ini,” katanya.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa tes keperawanan tidak ilmiah, berbahaya, dan pelanggaran hak asasi perempuan yang akan membawa konsekuensi langsung dan jangka panjang yang merugikan kesejahteraan fisik, psikologis dan sosial dari wanita yang mengikuti tes.
“Pemeriksaan tidak memiliki manfaat ilmiah atau indikasi klinis, munculnya selaput dara bukanlah indikasi hubungan seksual yang dapat diandalkan dan tidak ada pemeriksaan yang diketahui yang dapat membuktikan riwayat hubungan seksual,” kata WHO dalam laporannya yang berjudul Eliminating Virginity Testing yang diterbitkan pada tahun 2018.***