PIKIRAN RAKYAT - Pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan prevelensi anak kerdil (stunting) sebagai prioritas utama untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas saat ini sedang menjadi fokus pemerintahan.
Hal tersebut sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024, ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7 persen hingga 6,5 persen, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-bekasi.com dari situs resmi Kementerian Koodinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Percepatan penurunan prevalensi stunting juga menjadi prioritas pemerintah, meskipun telah terjadi penurunan dari angka 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019.
Baca Juga: Tanggapi Effendi Gazali Soal Lobster, Susi Pudjiastuti: Saya Tidak Berilmu dan Saya Berduka
Melihat penurunan angka stunting yang cukup besar ini, Pemerintah telah menetapkan target penurunan stunting sampai 14 persen pada akhir tahun 2024.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjelaskan, pemerintah telah membuat beragam kerangka kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah, yakni melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.
Upaya menurunkan beban pengeluaran, menurutnya antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti penyaluran dana desa, program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).
Sementara itu, pemerintah juga akan mendorong perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi elpiji.
Selanjutnya, upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga.
Ma’ruf mengatakan, berbagai upaya tersebut dilakukan agar dapat mencapai target dan tepat sasaran menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak.
Baca Juga: WHO Secara Resmi Tetapkan Nama Baru bagi Virus Corona
Dia pun meminta secara khusus kepada jajaran menteri terkait untuk bersinergi agar target pengurangan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting dapat tercapai.
“Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024,” kata Ma’ruf.
Dia mengatakan, saat ini terdapat beberapa tantangan dalam upaya pengurangan kemiskinan, yakni peningkatan efektivitas penggunaan dana desa, peningkatan pencapaian sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi, serta perencanaan pada pelaksanaan intervensi penanganan stunting di tingkat desa.
Ma’ruf menugaskan Menko PMK, Muhadjir Effendy bersama-sama kementerian terkait untuk terus memantau agar target penurunan tingkat kemiskinan, prevalensi stunting, serta mengatasi permasalahan kesejahteraan pada setiap tahapan kehidupan.
Menanggapi hal itu, Muhadjir Effendy mengatakan akan terus melakukan koordinasi untuk terus mengawal program-program pengurangan tingkat kemiskinan serta penurunan angka stunting agar seluruh program bisa terarah dan tepat sasaran.
“Kita harus melakukan koordinasi secara menyeluruh dan kemudian membuat penyesuaian dan perbaikan kebijakan terhadap berbagai masalah termasuk belum tepat sasarannya target-target jadi arah penanggulangan kemiskinan dan stunting,” ucap Muhadjir Effendy.
Dia mengatakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan dan stunting adalah kendala data.
Menurutnya, pemerintah akan segera memutakhirkan data terkait penerima bantuan sosial agar seluruh program yang dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran. ***