PR BEKASI – Para aparat penegak hukum diingatkan untuk tidak boleh melakukan kekerasan saat menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa yang rencananya akan berlangsung besok.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Sabtu, 9 April 2022 kemarin.
Dirinya mengatakan hal tersebut terhadap perwakilan Kapolri dalam rapat tersebut, Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam.
“Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum dalam rencana unjuk rasa yang rencananya akan berlangsung besok,” katanya.
“Kami berharap aparat melakukan pelayanan dan pengamanan yang sebaik-baiknya dengan tidak melakukan kekerasan, tidak membawa peluru tajam, dan juga tidak mudah terpancing provokasi,” tambah Mahfud MD.
Seperti diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah merencanakan aksi unjuk rasadi depan Istana Negara, Jakarta pada Senin, 11 April 2022.
Baca Juga: Apa Saja Tuntutan Aksi Demo Mahasiswa 11 April 2022? Berikut Rinciannya
Diperkirakan, sebanyak 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia akan mengikuti aksi unjuk rasa tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD mengatakan bahwa rencana unjuk rasa tersebut telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah
“Kami menilai bahwa unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum,” katanya.
Baca Juga: Doa Malam Lailatul Qadar ‘Allahumma Innaka Afuwwun…’ Simak Penjelasannya
Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Menkopolhukam mengimbau para mahasiswa untuk menjaga ketertiban dan tidak melanggar hukum selama unjuk rasa.
“Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” kata Mahfud MD, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, Minggu, 10 April 2022.
Diketahui, terdapat enam tuntutan yang akan disuarakan oleh para mahasiswa dalam aksi unjuk rasa besok.
Tuntutan Pertama, mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan secara terbuka terkait penolakannya terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
Dua wacana tersebut dinilai oleh para mahasiswa sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.
Tuntutan kedua, para mahasiswa akan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara.
Baca Juga: Jelang Aksi Geruduk Istana Negara 11 April 2022, Mahfud MD Imbau Aparat Tak Membawa Peluru Tajam
Mereka juga meminta Presiden untuk mengkaji ulang Undang-Undang IKN karena terdapat pasal-pasal bermasalah karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga.
Tuntutan ketiga, mahasiswa meminta Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan lainnya.
Tuntutan keempat, mahasiswa mendesak Presiden mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.
Baca Juga: 5 Tips Meraih Malam Lailatul Qadar, dari Perbanyak Doa hingga Tadarus
Tuntutan kelima, mahasiswa meminta Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia.
Tuntutan keenam, mahasiswa menuntut Presiden Jokowi serta Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menuntaskan janji-janji kampanye mereka sebelum masa jabatannya mereka berakhir pada 2024 nanti.***