Berikut Cara Penulisan Nama di KTP, Minimal Dua Kata dan Maksimal 60 Huruf

23 Mei 2022, 17:22 WIB
Ilustrasi KTP. /Pikiran Rakyat/

PR BEKASI – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah meresmikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Aturan tersebut telah disahkan di Jakarta pada 11 April 2022 dan diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Adapun Dokumen Kependudukan yang dimaksud di atas adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

Baca Juga: Daftar Harga Tiket Bioskop Film Cinta Subuh dan Memory Hari Ini di Bandung

Di antaranya meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Dikutip dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 pasal 4 ayat (2), pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi tiga syarat.

Poin pertama, nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Bekasi.com dari laman resmi Kemendagri.

Baca Juga: Cek Update Perolehan Medali Sea Games 2022 Hari Ini, Vietnam Bertahan di Puncak

Poin kedua menegaskan bahwa nama tidak boleh lebih dari 60 huruf termasuk spasi.

Poin ketiga, jumlah kata paling sedikit dua kata (minimal dua kata). Nama dengan satu kata sudah tidak diperbolehkan lagi.

Jika ada yang ingin mengubah nama dan melakukan pencatatan perubahan nama, maka harus dilaksanakan sesuai penetapan pengadilan negeri.

Aturan tersebut diatur pada pasal 4 ayat (3) yang berbunyi:

Baca Juga: One Piece 1050, Arc Wano 2 Segera Dimulai, Kaido dan Luffy Bertarung Lagi?

“Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun tata cara pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan diatur dalam pasal 5 ayat (1).

Pertama, pencatatan nama harus menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah Indonesia.

Baca Juga: Heboh Rumor Kencan Jennie BLACKPINK dan V BTS, YG Entertainment Buka Suara

Kedua, marga famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan.

Ketiga, gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilarang (1) disingkat; (2) menggunakan angka dan tanda baca; (3) serta mencantumkan gelar pendidikan atau keagamaan pada akta pencatatan sipil, seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (3).

Baca Juga: Sinopsis Lengkap Virgin Mom Episode 2, Amanda Rawles Positif Hamil?

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 selengkapnya bisa Anda unduh melalui link berikut

KLIK DI SINI ***

Editor: Dini Novianti Rahayu

Sumber: Kemendagri

Tags

Terkini

Terpopuler