PR BEKASI - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo saat ini tengah gencar menggaungkan narasi tentang kebangkitan neo-PKI dalam setiap deklarasi yang diadakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Hal itu merupakan upaya darinya agar PKI tidak kembali hadir di tengah masyarakat Indonesia. Gatot Nurmantyo bahkan sempat menyarankan masyarakat Indonesia untuk menonton film G30S/PKI agar masyarakat lebih tahu tentang seperti apa bahaya PKI di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko turut angkat bicara.
Baca Juga: Bela Diri Soal Pelanggaran HAM di Papua, Mahfud MD Jawab Tuduhan Perdana Menteri Vanuatu
Menurutnya, dia yang juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI mengingatkan bahwa sebuah peristiwa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa.
"Saya sebagai pemimpin yang dilahirkan dari akar rumput bisa memahami peristiwa demi peristiwa. Mengevaluasi peristiwa demi peristiwa. Tidak mungkin datang secara tiba-tiba. Karena spektrum itu terbentuk dan terbangun tidak muncul begitu saja," kata Moeldoko, Kamis, 1 Oktober 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Untuk itu, dirinya meminta agar isu kebangkitan PKI tidak dijadikan teror yang menakutkan untuk orang lain. Karena suatu kejadian bisa dikapitalisasi untuk manuver tertentu.
"Jadi jangan berlebihan sehingga menakutkan orang lain. Sebenarnya bisa saja sebuah peristiwa besar itu menjadi komoditas untuk kepentingan tertentu," ujar Moeldoko.
Baca Juga: Cek Fakta: Hotmas Paris Dikabarkan Turun Tangan Bantu Jokowi Tagih Utang Keluarga Soehato dan SBY
Moeldoko menjelaskan, sikap waspada dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, adalah membangun kewaspadaan yang dibangun untuk menenteramkan, dan kedua, kewaspadaan yang menakutkan.
"Bedanya disitu. Tinggal kita melihat kepentingannya. Kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menenteramkan maka tidak akan menimbulkan kecemasan. Tapi kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menakutkan, pasti ada maksud-maksud tertentu," tutur Moeldoko.
Maka dari itu, pilihan-pilihan itu tergantung dari seorang pemimpin.
"Nah! Itu pilihan-pilihan dari seorang pemimpin. Kalau saya, memilih kewaspadaan untuk menenteramkan. Yang terjadi saat ini, menghadapi situasi saat ini apalagi di masa pandemi, membangun kewaspadaan yang menenteramkan adalah sesuatu pilihan yang bijak," ujar Moeldoko.
Baca Juga: Cek Fakta: Keluarga yang Miliki BPJS Dikabarkan Akan Dapat BLT Sebesar Rp4 Juta per anggota
Selama ini Moeldoko melihat, narasi kewaspadaan yang dibangun dalam isu kebangkitan PKI, lebih berada pada kepentingan pribadi.
Meski dia mengapresiasi langkah Gatot dalam mengajak masyarakat untuk waspada terhadap kebangkitan PKI. Alangkah baiknya, jika keawaspadaan itu tidak meneror publik.
"Saya melihat lebih cenderung ke situ. Kita ini mantan-mantan prajurit, memiliki DNA yang sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. DNA intelejen, DNA kewaspadaan, DNA antisipasi, dan seterusnya. Saya tidak ingin menyebut nama, tetapi kan tujuannya membangun kewaspadaan. Kewaspadaan kita bangun untuk menenteramkan keadaan. Bukan malah untuk menakutkan. Bedanya di situ," tutur Moeldoko.
Baca Juga: Berlangsung di Tengah Pandemi, Jokowi: Mari Kita Hadapi Covid-19 dengan Kesaktian Pancasila
Menurutnya, para prajurit selalu terikat sapta marga dan sumpah prajurit. Akan tetapi, jika prajurit tersebut sudah menjadi purnawirawan, ia bisa mempunyai pilihan masing-masing dan kepentingan masing-masing.
"Kalau kepentingan tertentu itu sudah mewarnai kehidupan yang bersangkutan, maka saya jadi tidak yakin kadar Saptamarga-nya masih melekat seratus persen karena dipengaruhi kepentingan-kepentingan. Tergantung dari orang yang bersangkutan. Seseorang bisa berbeda kalau sudah bicara politik, bicara kekuasaan, bicara achievement, karena ada ambisi," kata Moeldoko.***