PR BEKASI - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, penyelenggaraan Pilkada tidak terkait dengan tingkat penularan Covid-19.
Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Analisa dan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2020 lalu.
Perihal hal ini, dia mencontohkan, seperti wilayah DKI Jakarta yang angka positif Covid-19 terus mengalami kenaikan meskipun tidak menggelar Pilkada.
Baca Juga: Perempuan Wajib Tahu, Begini Cara Bedakan Rasa Sakit karena Haid dan Gejala Kanker Payudara
"Di DKI tidak ada Pilkada, angka infeksinya tinggi, juara satu tertinggi penularannya," ujar Mahfud MD, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Minggu, 4 Oktober 2020.
Atas pertanyaan itu, tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena bagaimana mungkin penyebaran Covid-19 tidak akan ada hubungannya dengan Pilkada.
Menanggapi hal tersebut, senada dengan Mahfud MD, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga menilai bahwa Civid-19 dan Pilkada tidak ada hubungannya.
Baca Juga: Update Data COVID-19 di Jawa Barat hingga 4 Oktober 2020 Pukul 21.00 WIB
"Yang dimaksud Pak Mahfud adalah antara Covid-19 sama Pilkada tidak berkorelasi langsung. Tidak otomatis kalau ada Pilkada ada Covid-19, nggak ada hubungannya Pilkada dengan Covid-19. Sejauh ini kalau Pilkada dilaksanakan sesuai protokol Covid-19, tentu tidak akan menjadi klaster baru," katanya.
Menurutnya, tinggi atau tidak angka penyebaran Covid-19 juga bergantung pada kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan.
Sehingga, ada tidaknya kegiatan apapun termasuk Pilkada, angka penyebaran Covid 19 akan tetap meningkat jika warga tidak menjalankan protokol kesehatan.
Baca Juga: Terkam Seorang Pria, Singa Jantan Buat Pengunjung Kebun Binatang Ketakutan
"Apa pun kegiatannya, jangankan Pilkada, hari-hari kita juga kalau tidak melaksanakan protokol kesehatan Covid-19, tidak melaksanakan 3M, tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak. Ya, terjadi penyebaran, penularan," ujar Riza.
Dirinya menegaskan, bukan karena faktor kegiatannya, tapi sejauh mana warga dan pemerintah setempat bisa melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.
"Kalau kita melanggar protokol Covid-19, apa pun kegiatannya tentu akan menjadi klaster baru. Untuk itu, kita minta, yang paling penting memastikan di semua kegiatan, apa pun bentuk kegiatannya, mari kita melaksanakan protokol Covid-19." ujar Ahmad Riza Patria.***