PR BEKASI - Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah permasalahan tentang penyerapan garam rakyat di Indonesia.
Menurut Jokowi, selama ini garam rakyat kurang diserap oleh industri. Karena, industri selalu memilih untuk mengimpor garam untuk kebutuhannya.
Hal ini karena rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri dan juga rendahnya produksi garam nasional Indonesia sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam.
Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, salah satu caranya dengan memperhatikan ketersediaan lahan produksi.
Baca Juga: Bongkar Perlakuan Bejat Artis di Balik Layar, Kru TV: Gayanya Sih Family Man, Tapi Suka Sesama
Jokowi juga memerintahkan untuk ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi produsen garam.
Permasalahan tentang tingginya impor garam di Indonesia pun turut menarik perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode pertama Jokowi, yakni Susi Pudjiastuti.
Melalui akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti, Susi Pudjiastuti mengunggah sebuah berita mengenai Jokowi yang menyoroti adanya banjir impor garam di Indonesia.
Susi Pudjiastuti juga mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi petani garam di Indonesia.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Rugikan Pekerja, Pimpinan DPR: Cek Dulu Isinya atau Berurusan dengan Polisi
Dirinya menjelaskan bahwa sesungguhnya PP 9 Tahun 2018 telah menganulir UU Perlindungan Petani Garam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Oleh karena itu, seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap menentukan jumlah garam industri yang boleh diimpor.
"PP 9 Tahun 2018 telah menganulir UU perlindungan petani garam oleh KKP, di mana KKP seharusnya tetap menentukan jumlah garam industri yang boleh diimpor. Tanpa kontrol neraca produksi garam petani dan impor, kejadian 2019 garam petani tidak laku akan berlanjut terus sampai mereka mati," tulis Susi Pudjiastuti di Twitter pada Selasa, 6 Oktober 2020.
Susi Pudjiastuti lalu menyoroti tentang kebijakan Jokowi yang mengizinkan industri untuk garam dan gula langsung.
Baca Juga: 18 Anggota DPR Terinfeksi Covid-19, Anies Baswedan: Sudah Saatnya Ditutup
Menurutnya, impor garam untuk industri tanpa kontrol, akan menyebabkan impor bocor ke pasar konsumsi, yang menyebabkan garam petani tidak ada yang beli.
"Impor garam industri tanpa kontrol dan jor joran, garam impor bocor ke pasar konsumsi, akhirnya garam petani tidak ada yang beli. Akhirnya mereka tidak bisa produksi lagi. Thn 2015, 2016, 2017 s.d awal 2018 sebelum ada PP 9 Tahun 2018 harga garam mencapai Rp2500 minimal Rp1500," tulis Susi Pudjiastuti dengan emotikon sedih.
Menurutnya, impor harus dibatasi dan tidak boleh dari 2.1 juta ton.
"Batasi impor, tidak boleh lebih dari 2.1 juta ton, setelah itu turunkan 5 s.d 10 persen tiap tahun impornya, 5 s.d 10 tahun swasembada," tulis Susi Pudjiastuti.
Baca Juga: Arus Deras Narasi Penolakan UU Cipta Kerja, Azis Syamsuddin Minta Masyarakat Tak Termakan Hoaks
Diketahui, Jokowi telah mengizinkan impor langsung garam industri yang akan digunakan sebagai bahan baku dalam industri pangan.
Namun, dalam pelaksanaanya harus ada rekomendasi terlebih dahulu dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Meski diizinkan untuk mengimpor langsung, tapi Luhut menegaskan, jika terjadi pembocoran garam impor ke pasar domestik sehingga menyebabkan harga garam rakyat turun maka izinnya akan dicabut dan juga ada sanksi dari Kemenperin.***