PR BEKASI - Vaksin Covid-19 diumumkan akan rilis pada November 2020 mendatang.
Pemerintah melalui Komite Penanganan Coivd-19 dan Pemuluhan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN) dilaporkan telah menargetkan tahun ini mencapai 30 juta vaksin.
Pemerintah terus menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara dan perusahaan farmasi untuk pengadaan vaksin corona untuk 260 juta masyarakat Indonesia.
Baca Juga: KPU Rilis Aturan Kampanye Fisik, Anggota DPR Sebut Akan Perlihatkan Kualitas Kandidat Kepala Daerah
Menurut informasi, vaksinasi akan dimulai November-Desember 2020 dengan menyasar kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan dan hingga aparat TNI-Polri.
Akan tetapi, vaksin baru tersebut menuai polemik terkait halal atau tidak. Vaksin corona yang coba didatangkan pemerintah dari China, Uni Emirat Arab, hingga Inggris itu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, turut berkomentar.
Baca Juga: Uni Eropa Kutuk Pembangunan Permukiman Yahudi Baru di Tepi Barat
Menurutnya, sekalipun belum memiliki sertifikat halal, vaksin corona tetap bisa digunakan sebab saat ini sedang dalam kondisi darurat.
"Tapi andaikata itu ternyata belum ada yang halal, tapi kalau tidak digunakan akan menimbulkan kebahayaan, menimbulkan penyakit berkepanjangan, maka bisa digunakan walau tidak halal. Tapi secara darurat dengan penetapan bahwa boleh digunakan karena darurat," kata Ma'ruf yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara pada Jumat, 16 Oktober 2020.
Menurut Ma'ruf, kondisi darurat tetap harus diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang memiliki otoritas penerbitan sertifikasi halal.
Baca Juga: Perankan Tokoh Asisten dr Boyke di Sitkom Terbaru, Anya Geraldine Akui Tertarik Jadi Seksolog
"Tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan MUI. Dan memang artinya kalau soal kehalalan itu, apabila itu halal itu kan enggak jadi masalah. Tapi harus ada sertifikatnya oleh lembaga yang memiliki otoritas," ujar dia.
Ia juga memastikan MUI terlibat aktif dalam proses pengadaan vaksin corona yang dilakukan pemerintah. MUI juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya vaksinasi ini.
"Untuk vaksin saya sudah minta dilibatkan dari perencanaan, pertimbangan kehalalan vaksin, auditnya di pabrik. Bahkan sekarang lagi kunjungan di RRT, kemudian akan terus terlibat dalam sosialisasikan ke masyarakat luas. Saya kira MUI sudah terlibat sejak awal," ucap dia.
Baca Juga: Tiga Tahun DKI Jakarta di Tangan Anies Baswedan, Gerindra Beri Apresiasi dengan Catatan
Sebelumnya, tim inspeksi yang terdiri dari Bio Farma, BPOM, Kemenkes, dan MUI telah berangkat ke China pada Rabu, 14 Oktober 2020 lalu.
Kunjungan ini untuk mengecek kualitas produksi dan kehalalan vaksin Sinovac dan Cansino.***