PR BEKASI – Terdapat banyak tokoh yang sudah memberikan penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja, namun mereka dinilai belum memahami isi dari UU tersebut.
Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan hal tersebut melalui siaran pers refleksi satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang diterima di Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2020.
“Saya lihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak. Padahal saat ini, yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan,” tuturnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Rekomendasi Warna Cat Terbaik untuk Rumah Minimalis
Moeldoko mengatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja tersebut, bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu.
Dia menekankan, banyak orang berpandangan bahwa UU Ciptaker merugikan, padahal UU tersebut menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya.
“Kita mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting,” ujar Moeldoko.
Sampai saat ini, terdapat 22 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Prakerja. Hal tersebut menunjukkan, betapa besar kebutuhan lapangan kerja saat ini.
Baca Juga: Usai Tampilkan Karikatur Nabi Muhammad karya Charlie Hebdo di Depan Kelas, Kepala Guru Ini Dipenggal
Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja membuka kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM), serta koperasi.
“Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat satu pintu saja, sekali saja. Jadi jangan buru-buru komplain berlebihan, padahal belum memahami penuh isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini,” tuturnya.
Dia pun menekankan bahwa UU Ciptaker diarahkan untuk menghadapi kompetisi global.
Selain itu, Moeldoko mengatakan bahwa UU Ciptaker sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju.
Baca Juga: Akibat Rem Blong, Kecelakaan Truk di Jalur Puncak Tewaskan Lima Orang Sekaligus
“Sejak awal, Presiden sudah memberi lima arahan dalam mewujudkan ‘Membangun Indonesia Maju’,” ucapnya.
Pertama, Presiden ingin membangun sumber daya manusia sebagai prioritas. Lalu kedua, menyiapkan infrastruktur berkelanjutan untuk menjamin konektivitas antarwilayah agar menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat.
Ketiga, terkait reformasi birokrasi, Presiden menyebut perlunya kelincahan dalam menghadapi tantangan turbulensi global yang dihadapi Indonesia saat ini.
Moeldoko menekankan bahwa UU Ciptaker menjadi salah satu instrumen untuk menjawab tantangan itu, termasuk juga arahan Presiden yang keempat yaitu regulasi di bidang perizinan.
Baca Juga: Akibat Rem Blong, Kecelakaan Truk di Jalur Puncak Tewaskan Lima Orang Sekaligus
Kemudian arahan yang kelima adalah mempercepat transformasi ekonomi.
Dengan UU Cipta Kerja sebagai alat, Indonesia tidak lagi hanya tergantung pada sumber daya alam. Namun, mendorong tumbuhnya UMKM pada jasa modern terutama untuk meningkatkan daya saing manufaktur.
“Wajah baru Indonesia di masa mendatang itulah, yang menjadi cita-cita, menjadi janji Presiden,” ujar Moeldoko.***