PR BEKASI - Polemik pencopotan baliho yang memuat sosok Habib Rizieq oleh TNI ramai dibicarakan publik Indonesia baru-baru ini.
Adapun pencopotan baliho tersebut dilakukan oleh jajaran Panglima Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding melempem menindak Front Pembela Islam (FPI), baik atas dugaan pelanggaran PSBB maupun pemasangan baliho tidak berizin.
Baca Juga: Respons Positif UU Cipta Kerja, Ekonom: World Bank Yakin Ini Jadi Sentimen Positif bagi Investor
Pada dugaan pelanggaran PSBB, Anies hanya memberikan saksi administratif berupa denda sebesar Rp50 juta kepada FPI dan Habib Rizieq.
Sanksi tersebut sontak menuai kontroversi. Pasalnya, Anies dinilai warganet tidak tegas menindak pelaku pelanggaran PSBB, yakni FPI.
Sementara itu, Anies dituding tidak memberikan intruksi untuk menertibkan pemasangan baliho-baliho yang diduga liar tersebut.
Baca Juga: 'Perang' di India Pecah! Puluhan Orang Saling Lempar Kotoran Sapi, di Akhir Perayaan Diwali
Menanggapi dugaan melempemnya Anies di hadapan Habib Rizieq dan FPI, Teddy Gusnaidi menyebut bahwa para kepala daerah dan calon kepala daerah tidak berani menindak sebab butuh suara kelompok tersebut untuk pilkada.
"Kenapa para kepala daerah dan calon kepala daerah tidak berani menyatakan perang terhadap kelompok intoleransi yg mengatasnamakan agama? Ya karena mereka butuh suara kelompok tsb untuk pilkada," kata Teddy Gusnaidi dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Sabtu, 21 November 2020.
Anggota Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu mengungkap, pembiaran tersebut justru menyuburkan paham radikalisme di Indonesia.
Baca Juga: Tidak Berizin, Aksi Tolak HRS di Solo Dibubarkan Pihak Kepolisian
"Inilah mengapa saya katakan, Pilkada langsung menyuburkan radikalisme di Indonesia," tutur Teddy Gusnaidi.
Sebagai informasi, sejumlah baliho yang dipasang FPI dan simpatisan Habib Rizieq mendapat tindakan tegas dari Pangdam Jaya berupa pencopotan.
Mayjen Dudung menilai, beberapa baliho Habib Rizieq ditemukan mengandung kalimat provokatif dan ajakan revolusi.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Siap Bertemu Habib Rizieq, Ferdinand Hutahaean: Jangan Hinakan Negara Ini Pak
Perwira tinggi itu menyampaikan telah memberi perintah kepada anggota Kodam Jaya untuk menertibkan spanduk dan baliho ajakan provokatif.
"Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi, siapa pun di Republik ini. Ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar," kata Mayjen Dudung.
Mayjen Dudung menyatakan petugas Kodam Jaya akan membersihkan baliho provokatif dan akan menindak tegas oknum yang terlibat mengajak revolusi.
"Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam," kata Mayjen Dudung.
Baca Juga: Tinggal Bersama Pasien Covid-19 di Rumah? Berikut 5 Tips untuk Merawat dan Menjaga Kesehatan Tubuh
Perwira tinggi TNI itu menyayangkan ucapan Habib Rizieq yang dianggap menghujat seseorang, padahal seorang kyai atau habib harus menyampaikan ucapan dan tindakan kebaikan.
"Kalau perkataan tidak baik bukan habib itu. Kemudian, jangan asal bicara sembarangan. Jaga lisan kita," ucap Mayjen Dudung.***