PR BEKASI - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi soal fenomena massa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
JK menilai ada yang salah dengan demokrasi di Indonesia menyikapi persoalan tentang Habib Rizieq yang memiliki banyak pendukung tersebut.
Sebagaimana diketahui, persoalan yang berkaitan dengan Habib Rizieq melibatkan turun tangan polisi hingga tentara.
Baca Juga: Menyusul Anies Baswedan, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Bahas Buku Demokrasi
"Masalah Habib Rizieq itu adalah suatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita," kata Jusuf Kalla dalam kanal YouTube PKS TV.
Menurutnya, hal ini juga terkait dengan demokrasi di Indonesia yang perlu perbaikan khususnya demokrasi ideologi keislaman.
"Bahwa ada kekosongan sistem atau cara berdemokrasi khususnya ideologi keislaman yang kemudian diisi oleh Habib Rizieq," ujar Jusuf Kalla.
Baca Juga: Kodam Jaya Klarifikasi Perempuan si Penumpang Kendaraan TNI
JK menilai hal tersebut terjadi karena adanya kekosongan kepemimpinan yang bisa menyerap aspirasi masyarakat.
"Kenapa itu terjadi? Ini menurut saya, karena ada kekosongan pemimpin. Kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas," kata Jusuf Kalla.
Akibatnya, menurut dia, masyarakat mencari alternatif lain yang dinilai mewakili aspirasi mereka seperti Habib Rizieq.
Baca Juga: Atasi Pengangguran, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Serius Tingkatkan Pendidikan Vokasi
"Begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah atau ada yang berani memberikan alternatif maka orang mendukungnya," tutur Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengatakan fenomena ini merupakan indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dari sistem demokrasi Indonesia. Masyarakat dinilai mulai kehilangan kepercayaan kepada pemimpin termasuk wakil di DPR.
"Kenapa ratusan ribu orang itu, kenapa tidak percaya DPR untuk berbicara? Kenapa tidak dipercayai partai-partai khususnya partai Islam untuk mewakili masyarakat itu, kenapa masyarakat memilih Habib Rizieq untuk menyuarakan, yang punya aspirasi," ujar Jusuf Kalla.
Baca Juga: Terawang Artis Wanita Kebal Hukum, Mbak You: 2021 Masuk Sel karena Sepelekan Orang Punya Power
Menanggapi hal tersebut, mantan aktivis 1998 Budiman Sudjatmiko buka suara. Budiman mengungkap, pernyataan JK tersebut seolah-olah mengkianati perjuangan demokrasi pada 1988 lalu.
"Pak JK atau siapapun jgn mengeluhkan ikhtiar baik dr masa lalu yg menghasilkan manfaat pd kalian di masa kini. Terlebih lagi mengangkangi masa depan dgn meludahi ihtiar baik masa lalu. Jgn meludahi tangan yg memberimu makan, meskipun ia tangan berkusta," ujar Budiman Sudjamitko dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Minggu, 22 November 2020.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengungkap, dirinya bersama pejuang aktivis 1998 yang memperjuangkan demokrasi saat kediktatoran Soeharto tidak berandai-andai dapat menghasilkan demokrasi yang sempurna.
Baca Juga: Bukti Nyata Langgar Prokes, Kemenkes: 80 Orang Positif Covid-19 dari Kerumunan Petamburan
Budiman menambahkan, aktivis 1998 bukan demokrat yang 'baik' jika indikator demokrasi yang baik adalah mendukung Habib Rizieq.
"Saat generasi kami memperjuangkan demokrasi, kami tak berandai2 kesempurnaan tp terus memperbaiki. Bahkan bisa mengantar bpk 2 kali jd Wapres. Jika ukurannya mendukung orang2 kesayangan pak JK yg tak cakap, kami bukan demokrat yg 'baik'," ujar Budiman Sudjatmiko
Sebagai informasi, kerumunan massa yang terjadi pekan lalu yang melibat Habib Rizieq Shihab dan massa simpatisannya berbuntut panjang.
Baca Juga: Jalur Gaza Kembali Dijatuhi Rudal pada Minggu Pagi, Hamas: Israel yang Paling Bertanggung Jawab
Peristiwa itu berbuntut pada pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dari jabatan mereka karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Usai kejadian itu, TNI dan Polri turun untuk mencopot baliho Habib Rizieq di sejumlah wilayah.***