Network
PR BEKASI – Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kedisiplinan.
Namun untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut, pemerintah perlu memahami berbagai masalah dalam hal posisi dan kaitannya dengan kerawanan dalam penyelewengan anggaran negara, yang rentan dengan tindakan korupsi.
Hal ini yang menjadi perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo menerangkan ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya yaitu masalah pemahaman tentang area rawan korupsi.
Baca Juga: Diam-Diam PM Israel Adakan Pertemuan Rahasia dengan Putra Mahkota Arab Saudi
Tjahjo Kumolo menyebut, terdapat lima area rawan korupsi di lingkungan PNS.
Area rawan korupsi tersebut antara lain, berkaitan dengan masalah perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa serta masalah jual beli jabatan.
“Ini yang tolong dicermati. Karena sekarang Kemenpan RB sudah masuk dalam bagian pencegahan korupsi di KPK,” tuturnya melalui virtual di Jakarta, Senin 23 November 2020.
“Kita merumuskan bagaimana agar ke depan sudah tidak ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di kalangan ASN dan kepala daerah. Kita harus memahami area rawan korupsi,” katanya menambahkan.
