Network
PR BEKASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Rabu, 25 November 2020 dini hari di Bandara Soekarno-Hatta. Edhy Prabowo ditangkap penyidik KPK atas dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur.
Selain jadi menteri, Edhy Prabowo juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Penangkapan Edhy Prabowo turut mendapat sorotan dari pakar hukum tata negara, Refly Harun. Refly mengungkap, muncul spekulasi adanya alasan politis dari publik Indonesia di balik penangkapan Edhy Prabowo.
Baca Juga: Laporkan Adanya Kematian 600 Warga, Komnas HAM Ethiopia Curigai Pemerintah dan Polisi
Publik menilai alasan penangkapan KPK karena memiliki hubungan dengan latar belakang Edhy Prabowo yang merupakan politisi Fraksi Gerindra.
Refly mencatat, Partai Gerindra sebenarnya punya sumbangsih terhadap pemilihan anggota KPK yang saat ini dianggap proksi kekuatan.
"Publik akan bertanya-tanya, mengapa yang ditangkap menteri dari Gerindra? Kita tahu KPK sekarang dianggap proksi kekuasaan sekarang. Tapi jangan lupa, ketika memilih anggota KPK kemarin, dari Gerindra (DPR) mendukung pimpinan KPK sekarang," ujar Refly Harun.
Partai Gerindra, menurut Refly Harun, adalah fraksi politik terakhir yang menjadi bagian koalisi istana Jokowi. Sebelumnya, Partai Gerindra berada di pihak oposisi.
Baca Juga: Keroyok Pemuda Asal Sulteng di Jakarta hingga Tewas, 11 Oknum TNI Ini Divonis Bersalah
"Di antara 6 partai, Gerindra adalah penumpang terakhir koalisi istana Jokowi. Sebelumnya, sudah diisi oleh PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP. Lalu, muncul Gerindra sebagai penumpang terakhir dengan 2 portofolio kementerian, yaitu Menteri Pertahanan dan Menteri KKP," ucap Refly Harun.
Oleh karena itu, dalam upaya menjawab spekulasi yang muncul di publik Indonesia, Refly Harun menilai bahwa prioritas penangkapan yang dilakukan KPK adalah kasus korupsi yang data dan faktanya sudah kuat.
Prioritas kasus korupsi dengan data dan fakta yang kuat lebih utama ketimbang kasus korupsi dengan data dan fakta yang belum kuat. Menurut Refly Harun, penetapan prioritas tersebut semacam tebang pilih.
Baca Juga: Sebarkan Hoaks Covid-19, Bareskrim Polri Tetapkan 104 Tersangka
"Korupsi adalah korupsi. Mungkin banyak sekali kasus korupsi yang sedang diselidiki dan disidik KPK. Tapi, KPK harus mengambil (kasus) yang fakta dan data sudah kuat. Ya, semacam tebang pilih mungkin juga," tutur Refly Harun dalam kanal YouTubenya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Kamis, 26 November 2020.
Refly Harun juga menambahkan, KPK yang berani menangkap Edhy Prabowo terkait kasus korupsi dapat dipahami bahwa fakta dan data yang dimiliki sudah kuat.
"Kalau KPK sudah berani menangkap Edhy Prabowo, artinya KPK memiliki fakta dan data mengenai korupsi orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Refly Harun.
Selain itu, Refly Harun menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal memilih orang kredibel untuk mengisi posisi penting di Pemerintahan dengan adanya kasus penangkapan ini.
Baca Juga: Film 'Sobat Ambyar' yang Diproduseri Mendiang Didi Kempot Akan Segera Tayang di Awal 2021
"Ini menunjukkan bahwa Jokowi gagal memilih orang-orang yang kredibel dalam pemerintahan, memilih orang-orang yang memiliki track record baik," ujar Refly Harun.
Refly menyayangkan, seharusnya Jokowi melibatkan KPK dalam memilih orang-orang untuk posisi penting di Pemerintahan sebagaimana pada pemerintahan periode pertama.
"Padahal, ketika Presiden Jokowi memilih menteri harusnya memastikan mereka adalah orang-orang yang track record-nya mulus bersih. Nah, track record inilah yang tidak ditelusuri oleh Jokowi dengan meminta bantuan KPK sebagaimana periode pertama," kata Refly Harun.***
