Network
PR BEKASI - Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta PDI Perjuangan (PDIP) dibubarkan usai Megawati Soekarnoputri menyuruh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk meluruskan sejarah peristiwa 1965.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PA 212 Novel Bamukmin, menuding Megawati ingin mengubah sejarah, khususnya soal keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965 silam.
Novel mengatakan umat Islam telah berjuang melawan PKI pada tahun tersebut. Keinginan Megawati tersebut, kata dia, hanya akan memojokkan perjuangan umat Islam selama ini.
Baca Juga: Sentil Habib Rizieq, Henry Yoso: Kita Nyaris Sesat Dewakan Orang yang Ngaku Habib
Ia juga menegaskan, PA 212 tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan keinginan Megawati tersebut seperti saat polemik Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengakui, memang banyak sejarah di Indonesia yang harus diluruskan tapi bukan karena untuk membela PKI.
"Bukan untuk membela PKI karena kita sudah sepakat melarang ajaran itu karena kita anggap tidak cocok dengan Pancasila tapi sejarah harus memang betul-betul disajikan dengan baik," ucapnya.
Baca Juga: Ingin Dapat Rezeki yang Lebih dari Allah SWT Beri, Amalkan 4 Doa Ini supaya Terwujud
Namun, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Kamis, 26 November 2020, Refly tidak setuju jika penulisan ulang sejarah dilakukan oleh seorang menteri.
"Penulisan sejarah itu tidak bisa dilakukan oleh seorang menteri, karena menteri itu juga tidak paham apalagi Nadiem mengatakan 'saya mungkin tidak paham masa lalu tapi saya tahu masa depan'," tuturnya.
Artinya, menurut Refly, Nadiem tidak mau dan tertarik dengan pelajaran sejarah apalagi sejarah di Indonesia.
Baca Juga: Edhy Prabowo Akui Kasus Korupsi Dirinya Musibah, Ernest Prakasa Ungkap Kekesalannya
"Bagi dia itu tidak terlalu penting mungkin, ya walaupun sejarah itu penting karena membentuk karakter bangsa dan dapat mengetahui bagaimana asal mula kita dan lain sebagainya, sejarah itulah yang kemudian membuat negara kita menjadi bangsa yang punya semangat," ucapnya.
Refly menilai, seorang Nadiem memang tidak tertarik dengan sejarah Indonesia karena dia dari kecil hingga besar tinggal di luar negeri.
Menurut Refly jika penulisan ulang sejarah memang diperlukan, seharusnya kegiatan tersebut melibatkan para peneliti dan negara juga harus terima, jika nantinya hasil penelitian tersebut bertolak belakang dari sejarah yang kita pelajari.
Baca Juga: Sukses Tangkap Edhy Prabowo, Dewi Tanjung Justru Sebut Novel Baswedan Tidak Profesional, Kenapa?
"Makannya jangan heran pada era orde baru jangan coba-coba membuat skenario, selain yang sudah diberitakan film pemberontakan G30S PKI, itu kalian akan menghadapi konsekuensi kan," ucapnya.
Refly menegaskan sekali lagi bahwa tidak bisa memerintahkan seorang menteri untuk membuat, meluruskan, atau menulis ulang sebuah sejarah yang diinginkan pihak tertentu.
"Katakanlah yang diinginkan oleh Megawati dan PDIP, tidak bisa begitu, sejarah itu harus ditulis orang yang memang menelitinya secara benar dan baik, serta iklim demokratis sebuah negara harus bagus apapun hasilnya nanti," tuturnya.
Baca Juga: PT Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan Pupuk hingga Kios-Kios Jelang Akhir Tahun 2020
Lebih lanjut, menurut Refly permintaan Novel untuk membubarkan partai politik PDIP tidak semudah yang dia kira.
"Menurut saya tidak gampang, hanya pemerintah yang bisa mengajukan pembubaran partai politik, itupun kalo asas, tujuan, program, dan kegiatan partai tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, kalau tidak ya nggak bisa," ucapnya.
"Tapi kita tahu pembubaran, hanya di MK dan yang memintanya adalah pemerintah, bisa gak kira-kira jaksa agung sebagai pengacara negara meminta pembubaran PDIP, kan gak mungkin ya, jauh panggang dari api, wacana boleh tapi realistis sedikit." sambungnya.*
