Network
Sebelumnya, ia pun menyoroti kebijakan ekspor baby lobster. Menurutnya, pemerintah harus fokus mendidik nelayan untuk mengembangkan lobster daripada ekspor benih lobster yang hanya menguntungkan orang bukan nelayan.
Baca Juga: Tak Sengaja Bertemu Gatot Nurmantyo, Mahfud MD: Kami Ngobrol Banyak Hal dari Hati ke Hati
"Laut RI luas & kaya tapi nelayannya banyak lagi miskin. Bisakah Pemerintah mendidik nelayan kita kembangkan benur jadi lobster yg tinggi harganya ketimbang ekspor benur ke Vietnam bikin makmur orang2 partai negeri di atas derita kemiskinan rakyat nelayan?," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, tersangka kasus dugaan suap benih lobster Edhy Prabowo menyatakan mundur dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Hal tersebut disampaikan Edhy Prabowo usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap benih lobster oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Aksi Pembobolan Rumah Terjadi di Bekasi, Polisi: Penghuni sedang Pergi Keluar
"Saya akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum dan juga nanti akan mengundurkan diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri, dan saya yakin prosesnya sudah berjalan," kata Edhy Prabowo di Gedung KPK di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis, 26 November 2020.
Selain Edhy Prabowo dalam kasus tersebut terdapat enam tersangka lainnya, yakni Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri (SAF), Andreu Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri KKP Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM). Sedangkan satu orang sebagai pemberi suap yakni Direktur PT DPP Suharjito (SJT).
Saat ini posisi Menteri KKP Ad Interim atau sementara diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.***
