Network
PR BEKASI - Sebagai negara dengan kepulauan yang memiliki teritorial cukup luas, Indonesia dianugerahi potensi laut seperti ikan yang dapat dikatakan melimpah.
Namun potensi ini selalu menjadi incaran dari negara lain yang melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan di wilayah teritorial milik Indonesia.
Hal ini merisaukan para penduduk Indonesia yang berpotensi dan menghidupi diri serta1 keluarga sebagai nelayan.
Di tengah polemik kasus korupsi yang menyangkut nama mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo, baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Facebook, berupa penangkapan ikan secara ilegal oleh Kapal Ikan Asing (KIA) di perairan Indonesia.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Inggris Meningkat, Begini Nasib Sinterklas Jelang Natal 2020 Menurut Boris Johnson
Video tersebut diunggah oleh salah seorang nelayan Indonesia dari kelurahan Ranai yaitu Deden saat mengabadikan aktivitas KIA dengan menggunakan telepon genggam dan mengunggahnya pada Jumat, 27 November 2020.
"Ada enam KIA tengah menarik jaring dengan titik koordinat 4.14.493 N 109.47.879 E atau kurang lebih 79 mil dari bibir pantai Bunguran Timur. Saya yakin itu kapal asal negara Vietnam," ucap Deden seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Jumat, 27 November 2020.
Selain Deden, beberapa nelayan lain juga turut melihat peristiwa serupa, adanya aktivitas dari KIA Vietnam di bagian laut Natuna Utara, sehari sebelumnya, pada Kamis, 26 November malam.
Meski mendapati hal itu, para nelayan mengaku tidak mau melaporkan kejadian pelanggaran yang dilakukan KIA kepada aparat keamanan. Dalam pengakuannya, mereka berkeyakinan bahwa tindakan KIA telah diketahui oleh pihak berwenang.
Baca Juga: Komentari Aksi TNI yang Sibuk Turunkan Baliho Habib Rizieq, FPI: Jangan Lupakan UU Cipta Kerja!
Deden mengatakan, bahwa yang terpenting, bukti-bukti pelanggaran itu telah terekam dan diunggah pada media sosial.
"Belum melapor, hanya bisa dimasukkan ke facebook. Soalnya kita nelayan tak sekolah, tak terlalu pandai bicara," kata Deden.
Diterangkan secara terpisah, Pjs Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar Baharudin menekankan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti adanya aktivitas KIA di laut Natuna Selatan itu ke pemerintah pusat.
"Semua keluhan dan permasalahan yang dialami masyarakat dan nelayan di Natuna akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat," kata Bahtiar.
Baca Juga: Sudah Ditunggu, Berikut Pernyataan Resmi Gerindra Soal Kasus Suap Menteri KKP Edhy Prabowo
Dalam keterangan lainnya, Bahtiar memaklumi keresahan nelayan mengenai adanya aktivitas KIA yang kerap beroperasi di laut Natuna.
Hal itu disebabkan adanya ketimpangan alat dan sumber daya manusia (SDM) antara nelayan lokal dan asing yang tertinggal jauh.
Meski begitu, Bahtiar mengatakan bahwa pengawasan di perairan Natuna dan sekitar telah baik dilakukan oleh aparat keamanan, meski memang diakuinya masih ada nelayan asing yang menjarah hasil perikanan di daerah itu.***
