PR BEKASI - Cendikiawan Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla mengungkap alasan di balik tidak masuknya nama Tengku Zulkarnain dalam daftar pengurus baru Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @ulil, awalnya Ulil Abshar Abdalla menceritakan tentang pasang surut peran MUI di bawah pemerintahan orde baru hingga setelah reformasi.
Dia menjelaskan bahwa dulunya MUI hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintahan orde baru untuk berkomunikasi dengan para ulama.
Baca Juga: Habib Rizieq Tolak Ungkap Hasil Swab Test, Hidayat Nur Wahid: Cuitan Lama Presiden Tetap Relevan
Bahkan terkadang menjadi alat kooptasi untuk menjinakkan suara para ulama yang dulunya anti-Golkar.
"Setelah era reformasi, MUI mengalami transformasi yang agak 'radikal'. Perubahan amat penting terjadi pada Munas MUI ke-VI pada 2005. Sejak itu, wajah MUI sebagai ormas yang ultra-konservatif amat kelihatan. Beberapa tokoh Islam 'kanan' masuk di kepengurusan, termasuk dari HTI," cuit Ulil Abshar Abdalla di Twitter, Sabtu, 28 November 2020.
Sementara itu, puncak konservatisme MUI baru terjadi pada 2017, ditandai dengan fatwa tentang tidak bolehnya seorang non-Muslim menjadi gubernur.
Dengan adanya fatwa itu, maka lahir Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, yang mulanya diketuai oleh Bachtiar Nasir, lalu Yusuf Martak, yang keduanya merupakan pengurus MUI.
Assalamu 'alaikum dan selamat pagi, manteman...
Sesuai janji kemaren, saya akan bikin utas mengenai pengurus MUI yg baru, walau agak terlambat. Baru selesai lari soalnya.
????— Ulil Abshar-Abdalla (@ulil) November 28, 2020
Baca Juga: Utang ke Tiongkok Capai Rp249 Triliun, Ahli Ekonomi Khawatirkan Nasib Indonesia Seperti Sri Lanka
Editor: M Bayu Pratama