Network
PR BEKASI - Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang dilaksanakan oleh Transparency International Indonesia (TII) menyebut bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia.
TII tidak heran karena hasil survei tersebut nyatanya sejalan dengan tendensi negara-negara di Asia dengan parlemen menjadi lembaga yang paling korup.
Diketahui dari total responden yang ikut serta dalam survei tersebut, 51 persennya berpendapat demikian.
Baca Juga: Mensos Juliari Korupsi Dana Covid-19, Ketua KPK Sebut 2 Pasal yang Dapat Antarkan Dia ke Liang Lahat
Menanggapi hasil survei soal DPR tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menganggap fenomena ini telah menjadi hal lumrah di Indonesia
"Saya tidak perlu tertawa sesungguhnya, karena ini fenomena yang berulang sesungguhnya, pertanyaannya adalah kapan ada breakthrough (jalan keluar) dalam pemberantasan korupsi ini," tuturnya.
Menurut Refly Harun, memang setelah reformasi, program untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih belum berjalan dengan biak.
"Kita ingin melihat bahwa negara kita adalah negara yang bebas korupsi, negara ini kan ketika reformasi terjadi, salah satu agendanya adalah KKN, agenda inilah yang belum terlaksana dengan baik menurut saya," ucapnya.
Baca Juga: Dana Bansos Covid-19 Dikorupsi Mensos Juliari cs, Said Didu: Ini Pekerjaan Biadab!
Padahal penghilangan dwifungsi TNI dan Polri serta amandemen konstitusi sudah dilakukan dan berjalan dengan baik sebelumnya, tetapi Refly Harun menilai memang jika belum ada konsistensi jika bicara soal pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Pemberantasan KKN masih seperti poco-poco, maju-mundur dan unfortunately (sayangnya) seperti pernah saya katakan di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), tidak ada presiden dalam masa reformasi yang berhasil dalam melakukan pemberantasan korupsi," tuturnya.
Bahkan dari kacamata seorang Refly Harun, tren pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Presiden Jokowi terlihat melemah.
"Presiden Jokowi dianggap part of the problem (bagian dari masalah) dalam pemberantasan korupsi, terbukti ketika menyetujui dan menyepakati revisi UU KPK, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk melemahkan KPK," ucapnya.
Baca Juga: Diimbau Tak Keluar Kota, Tri Rismaharini Minta Warga Habiskan Libur Nataru di Tempat Ini
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly UNCUT, Minggu, 6 Desember 2020, menurutnya wajar saja jika survei lembaga paling korup tersebut mengarah kepada DPR.
"Nah kalau dikaitkan antara hasil survei dan pelemahan KPK oleh DPR, ya wajar saja, karena persepsinya DPR adalah lembaga yang paling korup. Tapi justru persepsi itu penting untuk mawas diri, ya jangan marah ya, kalau kemudian lembaga kita dianggap buruk, citra kita dianggap buruk," tuturnya.
Oleh karena itu, Refly Harun juga mendukung jargon dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yaitu, Revolusi Akhlak.
"Karena itulah saya setuju revolusi akhlak, bagaimana kita memperbaiki akhlak, terutama akhlak tidak korupsi, akhlak tidak memanfaatkan jabatan ketika menjabat untuk memperkaya diri sendiri dan juga orang lain," tutupnya.
Baca Juga: Miris Lihat Habib Rizieq Sering Dihinakan, Tokoh Tionghoa: Salah Dia dan FPI di Mana sih?
Perlu diketahui, selain DPR, pihak yang dianggap korup berdasarkan survei yakni pejabat pemerintah daerah dengan persentase 48 persen, pejabat pemerintahan 45 persen, Polisi 33 persen, Pebisnis 25 persen, Hakim atau Pengadilan 24 persen.
Kemudian Presiden atau Menteri 20 persen, LSM 19 persen, Bankir 17 persen, TNI 8 persen, dan pemuka agama 7 persen.***
