Network
PR BEKASI - Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi kejanggalan soal kematian enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.
Sebelumnya, IPW telah membeberkan ada tujuh kejanggalan setelah insiden penembakan oleh aparat dari Polda Metro Jaya terhadap laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
Refly Harun menilai pilihan untuk merenggut nyawa seseorang seharusnya adalah pilihan terakhir karena tugas kepolisian adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Baca Juga: Minta Laskar FPI Segera Sadar dan Bertobat, Pablo Benua: Ingat, HRS Tak Menjamin Kalian Masuk Surga
"Ya kalau melepaskan tembakan, pertama tembakan peringatan dulu, kalau tidak mungkin dengan tembakan peringatan, ya tembakan di arahkan ke kaki misalnya untuk melumpuhkan, jadi menembak mati itu adalah pilihan terakhir yang tidak memungkinkan lagi," tuturnya.
Menurut Refly Harun, hal tersebutlah yang seharusnya dinamakan tegas dan terukur di dalam sebuah institusi kepolisian.
"Masalahnya adalah ketika kita bicara tegas dan terukur sebagaimana disampaikan oleh Kapolda, ya harus digarisbawahi, apakah situasi sedemikian rupa sehingga petugas langsung melakukan tembak mati itu, ini yang penting," ucapnya.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube resminya, Selasa, 8 Desember 2020, Refly Harun menegaskan dirinya tidak ingin membela siapa pun, karena yang dicari saat ini adalah kebenaran.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Pemerintah Jadikan HRS Musuh, Muannas Alaidid: Semua Tetap Sama di Hadapan Hukum
Editor: M Bayu Pratama
Sumber: YouTube Refly Harun
Tags
Artikel Pilihan
Terkait
Terkini
Lagi, Gempa Berkekuatan 3,1 Magnitudo Guncang Sukabumi
Gempa Berkekuatan 4,8 Magnitudo Mengguncang Pandeglang, Getaran Terasa hingga Bogor dan Sukabumi
Kemenkop UKM Bantah Melarang Warung Madura Buka 24 Jam
Anggota Satlantas Tewas dengan Luka Tembak di Jaksel, Diduga Bunuh Diri, Ini Penjelasan Polisi
