Network
Pembiayaan lain adalah untuk program vaksinasi sebesar Rp3,7 triliun, serta untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang sebesar Rp1,3 triliun.
Pemerintah, lanjutnya, juga masih memiliki ruang tambahan dana sebesar Rp10 triliun, sehingga total biaya vaksinasi Covid-19 bisa mencapai Rp33 triliun.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Gratis, Satgas Penanganan Covid-19 Imbau Rumah Sakit Tidak Pungut Biaya
"Kami di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai partai pengusung, pendukung pemerintah siap terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mencari solusi keluar dari pandemi Covid-19," katanya.
Selama 2020, kata Junimart Girsang, melalui dua kali revisi APBN Pemerintah Pusat mengalokasikan belanja untuk Covid-19 mencapai Rp358 triliun serta transfer khusus tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp5 triliun.
Mengingat besarnya anggaran Covid-19 tersebut, Junimart menilai sudah seharusnya, menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk aktif mengawasi dan memonitor penggunaannya.
Baca Juga: Pernah Jadi Wagub Timor Timur, Simak Profil Singkat Suryo Prabowo Ketua Pelaksana KKIP Baru
"Jangan kendor, apalagi teledor," kata anggota Fraksi DPR RI PDI Perjuangan tersebut.
Junimart Girsang mengatakan dalam situasi kedaruratan ini setiap program pemerintah yang menggunakan APBN harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipastikan efektivitasnya dalam menyelamatkan rakyat.
"Khususnya bagi saudara-saudara kita yang kesulitan memperoleh pendapatan akibat ekonomi yang memburuk, fenomena yang juga terjadi di seluruh dunia," katanya.
