Network
PR BEKASI - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku suaranya tak pernah didengar lagi oleh pemerintah terkait usulan kebijakan kelautan dan perikanan.
Pernyataannya tersebut terucap lantaran banyak pemegang kekuasaan yang berasal dari dunia pertambangan.
Hal itu dia sampaikan dalam acara "Mata Najwa" bertajuk "Gelap Terang 2020" pada Rabu, 23 Desember 2020 lalu.
Mulanya Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa terkadang dia sering merasa gemas dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), meski dirinya sudah tak berada di dalam pemerintahan.
Baca Juga: Singgung Rangkap Jabatan Tri Rismaharini Punya Kemaslahatan, Neno Warisman: Terus Kenapa Enggak?
"Sebagai orang lingkungan, saya gemas. Karena saya dari dulu saya menentang trawl, illegal fishing, menentang distraktif fishing. Itu dari zaman dulu," kata Susi Pudjiastuti, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Najwa Shihab, Sabtu, 26 Desember 2020.
Susi Pudjiastuti juga mengatakan bahwa dia baru tahu bahwa bibit lobster bisa diperdagangkan saat menjabat sebagai Menteri KKP.
"Tapi kalau seperti bibit lobster, itu saya baru tahu setelah jadi menteri, bahwa lobster itu hilang karena bibitnya diambilin. Makanya saya buat larangan (ekspor bibit lobster), tapi sekarang di-lost," ujar Susi Pudjiastuti.
Susi Pudjiastuti lantas menerangkan bahwa saat ini mencari lobster dalam jumlah besar sangatlah sulit dilakukan, bahkan di musimnya sekalipun.
Baca Juga: Gerak Cepat, Indonesia 'Tutup Pintu' bagi Wisatawan Inggris dan Perketat Kedatangan dari Eropa
"Saya bekerja di perikanan sebagai pembeli ikan selama 30 tahun. Saya ingat bagaimana dulu lobster itu satu hari di Pangandaran bisa sampai 2 ton, 3 ton, 4 ton. Tahun 2000, nyari 100 kg tidak ada, 200 kg tidak ada. Sekarang lagi musim pun tinggal 50 kg, nyari yang besar buat makan itu susah. Nah, saya baru tahu itu diperdagangkan setelah saya jadi menteri," tuturnya.
Dia lantas menegaskan bahwa yang membuat nelayan kaya itu bukan dari menjual bibit lobster, tapi dari menjual lobster yang besar.
"Lobster itu yang bikin nelayan kaya, bukan bibitnya, tapi lobster besarnya. Karena pengambilannya bisa berkelanjutan. Jadi saya ingin melakukan sesuatu untuk itu," ujar Susi Pudjiastuti.
Lebih lanjut, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa meski dia teriak-teriak tentang kebijakan yang baik dan benar soal dunia kelautan pasti tidak akan ada yang mendengar.
Baca Juga: Gegara Kesal Uangnya Dibelikan Rokok, Pria Ini Tewas Ditikam Badik oleh Temannya
"Persoalannya, sekarang kita ngomong sama pemerintah, tidak akan didengar. Karena semua yang memegang kekuasaan di pemerintah saat sekarang itu mayoritas adalah orang-orang tambang," kata Susi Pudjiastuti.
Dia lantas menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan orang pertambangan dengan orang kelautan tentu akan berbeda.
"Kalau orang tambang ya gali terus hari ini sebanyak-banyaknya, supaya kena kita semua. Jangan sisakan, nanti kita rugi. Tambang itu kan nanti akan habis. Kalau ikan dan hasil laut dikelolanya seperti tambang, ya habis," ujar Susi Pudjiastuti.
"Tapi kan bodoh, itu kan sumber daya yang bisa diperbaharui, masa mau dikelola dengan mengekploitasi kayak tambang. Kalau tambang kan fosil, dikeruk habis. Kalau ikan, udang, kan hidup, mereka memiliki kemampuan, kapabilitas untuk mengisi kembali, untuk berkembang biak," sambungnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Jika Habib Rizieq Dipenjara, Fadli Zon Dikabarkan Akan Mundur sebagai Anggota DPR
Terakhir, Susi Pudjiastuti menjelaskan bahwa selama pemegang kebijakan di pemerintahan adalah orang-orang tambang, tentu hasil laut akan ditambang bukan dikelola.
"Selama yang memegang policy itu orang Tambang, ya mereka akan anggap laut itu ditambang bukan dikelola," ujar Susi Pudjiastuti.***
