Network
PR BEKASI - Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri agama yang baru, menyampaikan kesiapannya untuk memberikan fasilitas ruang dialog antarumat beragama apabila terjadi perselisihan mengenai ajaran agama di masyarakat.
Karenanya, pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini berharap persekusi terhadap warga negara karena keyakinan atau ajaran yang dianut sudah tidak lagi terjadi. Termasuk persekusi terhadap para pengikut Syiah dan Ahmadiyah.
Gus Yaqut juga menegaskan sikapnya, setiap warga negara dijamin oleh konstitusi Indonesia untuk diberikan perlindungan.
Baca Juga: Sebut 2 Organisasi Dokter Menyesatkan Soal Covid-19, Hendropriyono: Masyarakat Waspada, Ini Bahaya!
Mengenai afirmasi Syiah dan Ahmadiyah yang diungkapkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tersebut, rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar berbagi pandangannya.
Gus Yaqut mengatakan bahwa berita tersebut mendapatkan banyak respons dari masyarakat, termasuk dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur.
Musni Umar menuturkan untuk tidak lagi membuka luka lama, luka lama yang dimaksud adalah masalah tentang Ahmadiyah dan Syiah.
"Tapi Menang sudah memberikan klarifikasi bahwa yang dimaksud perkataannya adalah melakukan dialog. Karena bagaimana pun menurut UUD setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan," ujarnya.
Baca Juga: Tahun 2021 di Depan Mata, 4 Zodiak Ini Diprediksi Jadi yang Paling Beruntung
Terkait itu, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, pada kanal YouTube miliknya, dia turut menanggapi, bahwa tugas negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia, termasuk juga di dalamnya perlindungan kepada Ahmadiyah dan Syiah.
"Pertanyaan kita bagaimana isu yang dikembangkan ini kita pahami dengan baik. Memang masalah yang sensitif di masyarakat itu isu Ahmadiyah," ucapnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Musni Umar pada Minggu 27 Desember 2020.
Musni Umar mengungkapkan bahwa dia pernah menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permasalahan mengenai Ahmadiyah.
Saat itu Ahmadiyah meminta pengakuan dan Musni Umar menyampaikan beberapa pandangan secara sosiologis, historis serta pandangan ideologis.
Baca Juga: Anggota Polisi Tabrak Pemotor di Pasar Minggu Hingga Tewas, Kasus Kecelakaan Tidak Berdiri Sendiri
Hingga akhirnya MK pun menolak permintaan beberapa orang dari kelompok Ahmadiyah sehingga Ahmadiyah tetap dianggap sebagai bukan bagian dari Islam.
Pada akhirnya setiap ada yang mengungkapkan permasalahan ini, isunya hanya akan menuju ke sesuatu yang sensitif dan serius.
Namun, Musni Umar menilai permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara hukum, harus lebih mengedepankan dialog.
"Dialog bagaimana mereka juga mendapatkan tempat untuk hidup di negara ini, tetapi memang sebaiknya karena ajaran Ahmadiyah itu yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan itu tidak bisa diterima oleh umat Islam," katanya.
Baca Juga: Gali Seluruh Termopolium, Arkeolog Italia Temukan Kerangka Toko Makanan Usia 2 Ribu Tahun
Sementara umat Islam memiliki pandangan bahwa nabi dan rasul terakhir, sekaligus sebagai penutup para nabi adalah Rasulullah.
Karenanya hal ini menjadi masalah yang sangat sensitif dan langsung yang dilakukan oleh Menag dengan memberikan klarifikasi secara cepat dinilai Musni sudah tepat.
Musni Umar menyampaikan banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia dan dia ingin masyarakat tetap fokus menangani Covid-19.
"Covid-19 ini telah menghancurkan ekonomi kita, telah menimbulkan penderitaan masyarakat yang luar biasa, banyak yang di PHK, usaha kecil menengah banyak yang bangkrut dan negara juga mengalami kesulitan," ucapnya.
Baca Juga: KALEIDOSKOP 2020 - Kabar Duka, 7 Atlet Dunia Meninggal Dunia di 2020, Lukman Niode Salah Satunya
Musni Umar menyatakan kalau negara tidak bisa lagi membiayai kehidupan di dalam pemerintahan hanya dengan mengandalkan pajak, sampai akhirnya harus berutang dalam jumlah yang sangat besar, yang mana akan menimbulkan masalah yang berat di masa depan.
Musni Umar berharap permasalahan Ahmadiyah dan Syiah dapat diselesaikan dengan diskusi-diskusi untuk mendekatkan masalah serta tidak menyelesaikannya dengan pendekatan-pendekatan security approaches.
"Berdialog lah. Sama juga dengan Habib Rizieq, saya tidak sependapat kalau masalah ini diselesaikan dengan hukum karena kalau hukum itu harus adil, sementara yang dihukum itu karena melanggar protokol kesehatan bukan hanya Habib Rizieq," ucapnya.
Menurutnya, hal itulah yang menjadikan pernyataan adanya kriminalisasi ulama muncul di masyarakat.
Baca Juga: Mensos Risma Janji akan Datang Paling Pagi dan Pulang Paling Malam, Warganet: Persis Seperti Saya Bu
"Dan untuk menciptakan suasana yang damai dan harmonis, tidak usah diberi afirmasi karena itu ditentang oleh komunitas masyarakat di MUI, di Muhammadiyah, di NU, dan berbagai organisasi Islam," katanya.
Musni Umar mengungkapkan itu sebagai langkah yang membuat situasi menjadi tidak kondusif hingga menghabiskan energi sementara banyak masalah yang harus diselesaikan.***
