Network
Mensos Risma berharap, bantuan dari pemerintah dibelanjakan untuk kebutuhan bahan sembako yang berguna bagi kehidupan sehari-hari dan bukan barang yang berpotensi merusak kesehatan.
"Instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Kami akan bicarakan, bila hal itu terjadi kami akan lakukan evalusi untuk penerima bantuan. Karena sekali lagi, jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan tapi malah jadi ada masalah karena digunakan untuk rokok," tutur Risma.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor yang juga anggota DPR RI, Luqman Hakim mempertanyakan sikap Tri Rismaharini yang dinilainya terlalu memusuhi rokok.
Baca Juga: Soroti Sejumlah Masalah Bangsa, Nneno Warisman Minta Pemerintah Tidak Anti-Kritik dan Libatkan Ahli
Padahal menurutnya, selama ini ratusan triliun berhasil didapat pemerintah melalui cukai rokok. Belum lagi banyak rakyat yang ikut terlibat dan juga menggantungkan hidupnya pada industri rokok.
Sehingga menurutnya, tak ada yang salah jika masyarakat ingin membeli rokok di warung atau di pasar.
"Ada apa Bu, kok serius banget musuhi sama rokok? Berapa ratus triliun cukai rokok yang diterima negara setiap tahun? Dari mana duit yang dipakai nomboki defisit BPJS Kesehatan? Berapa puluh juta rakyat terlibat dalam rantai industri rokok? Beli rokok di warung/pasar, apa salahnya? Mikir to, Bu!," cuit Luqman Hakim di Twitter, Rabu, 30 Desember 2020.
Dlm keadaan ekonomi mandeg begini, negara ngurus apa yg boleh dibeli dan yg tak boleh? Biarkan rakyat beli apa saja dg duit 300 ribu itu, akan memicu ekonomi bergeliat.
Setahu saya, Presiden @jokowi tegas minta agar BST tidak dipotong, tdk dikorupsi. Tekanannya bukan soal rokok! https://t.co/HGvJv01eXx— Luqman Hakim (@LuqmanBeeNKRI) December 29, 2020
Menurutnya, di saat kondisi ekonomi di Indonesia sedang menurun seperti sekarang, tak sepatutnya negara mengurusi apa yang boleh dan tak boleh dibeli oleh rakyat.
Baca Juga: Siap Debat tentang Populisme Islam, Gus Mis: Jangan Menag, Cukup Kader NU Layani Tantangan Fadli Zon
Luqman Hakim menilai, seharusnya pemerintah membebaskan rakyatnya dalam membelanjakan uang bansos guna memicu geliat ekonomi di Indonesia.
