Network
Amien menilai entitas tersebut sangat penting karena kantor High Commissioner semata-mata tugasnya hanya satu, mengurusi masalah-masalah pelanggaran HAM yang ada di muka bumi ini.
Dia membacakan bagian pertama dari artikel tersebut yang berbunyi, "The United Independent International Fact-Funding on Myanmar urged the international community on Monday to sever ties with Myanmar's military and the vast web of companies it controls and relies on.
Baca Juga: Survei Voxpopuli: PDIP dan Gerindra Alami Penurunan Elektabilitas, PKS, Demokrat, dan PSI Naik
The Mission said the revenues the military earns from domestic and foreign deals substantially enhances to carry out gross violations of human rights with impunity."
Amien menjelaskan kalau misi pencari fakta yang dibackup oleh United Nations itu sudah memberikan kesimpulan.
Kesimpulannya itu adalah mereka itu mendorong, mengajak, atau menyakinkan supaya komunitas internasional untuk memutuskan hubungan dengan militer Myanmar.
Baca Juga: 13 Januari Mulai Vaksinasi Covid-19, Menkes: Penyuntikan Pertama Akan Dilakukan oleh Bapak Presiden
Karena ternyata para militer di Myanmar mendirikan berbagai macam perusahaan yang mereka dikuasai, dan hasilnya bukan untuk menyejahterakan masyarakat tetapi untuk membasmi atau menghancurkan.
Amien menambahkan bahwa hasilnya itu untuk memungkinkan terjadinya pelanggaran yang sangat fatal terhadap manusia tanpa bisa dihukum.
"Jadi saya singkat saja, kita tidak bisa putus asa," ucapnya.
