Network
Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi PT KAI untuk mengutamakan impor kereta api bekas dari Jepang.
Andre Rosiade pun mendorong Kementerian BUMN agar dapat meminta PT KAI untuk melarang impor kereta api bekas.
Selain itu, Kementerian Perindustrian juga perlu didorong untuk konsisten melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga laju impor kereta api bekas bisa dihentikan.
"Bagaimana pun juga KAI harus menopang industri dalam negeri. Jangan sampai INKA sudah disuruh bangun pabrik baru yang berteknologi tinggi, sesuai arahan Presiden Jokowi di Banyuwangi menjadi sia-sia," ucapnya.
Baca Juga: Jakarta Timur Pecahkan Rekor Penyumbang Terbanyak Kasus Harian Covid-19
Ia juga mendengar kabar bahwa INKA menawarkan sejumlah skema kepada KAI untuk bersinergi sehingga bisa tercipta efisiensi, seperti adanya wacana skema rental antara kedua belah pihak tersebut.
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada PT Industri Kereta Api (Persero) yang berhasil mengekspor produknya ke Filipina di masa pandemi Covid-19, yang menunjukkan bahwa produk dari industri nasional mampu kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar luar negeri.
"PT INKA telah memproduksi lokomotif dan kereta penumpang yang memiliki performa tangguh dan berkualitas, serta membawa ragam fitur yang cukup menarik dan fungsional," ucap Menperin Agus Gumiwang.
Baca Juga: Sebut Mensos Tak Butuh Pencitraan, Aria Bima: Bu Risma Sudah Populer dan Sukses Bangun Surabaya
"Keunggulan inilah yang dimiliki oleh PT INKA sehingga diminati dan menjadi daya tarik tersendiri bagi costumer mancanegara dan berhasil masuk ke dalam pasar ekspor," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara Jumat 8 Januari 2021.
