Network
PR BEKASI - Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.
Hal itu disampaikan melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, BPOM, hingga Bio Farma yang dilakukan Selasa, 12 Januari 2021 kemarin.
"Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh. Saya yang paling kencang nanti tuh, memasalahkan itu," kata Ribka Tjiptaning.
Peringatan itu dikemukakan oleh Rika dengan menjelaskan kejanggalan dari perbedaan harga tes PCR atau Swab berdasarkan lama waktu pemeriksaan.
Baca Juga: Sebut Cara yang Dipakai Rezim Jokowi Tidak Sehat, Haris Azhar: Naudzubillah Kalau Sampai Tiga Kali
Dicontohkan olehnya ketika menanyakan biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya tes Swab di salah satu rumah sakit swasta. Menurutnya, harga yang dipatok adalah sebesar Rp6.5 juta, sedangkan untuk hasil keluar pemeriksaan 3 hari, harganya adalah Rp3.5 juta.
"Loh ini patokannya memang lama pemeriksaan, apa karena duitnya? saya kemarin di klinik yang lain Rp900.000 hari Sabtu, (dan dinyatakan) negatif," kata Ribka.
Sebab itu ia dalam pernyataannya ia mengungkapkan bahwa dirinya sejak tahun lalu, awal mula Covid-19 ramai di Indonesia, ia telah menduga adanya kemungkinan penyelewengan bentuk penanganan Covid-19 yang digunakan untuk bisnis.
"Dari Maret (tahun) lalu saya sudah bicara dalam rapat ini begitu ada Covid. Ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Setelah ini karena sekarang sudah bukan masanya APD (Alat Pelindung Diri), nanti setelah ini obat (menjadi) ramai," kata Ribka.
Baca Juga: Ajak Masyarakat Tak Tolak Vaksinasi, Menag era SBY Beri Nasihat: Berpotensi Rugikan Diri Sendiri
"Setelah obat, ini (Menkes Budi Gunadi) kan jago ekonomi nih Menterinya, hayo Wamen (Wakil Menteri)nya BUMN pasti diposisikan untuk begitu dah, setelah ini stunting. Sudah tahu deh, sudah dipola seperti begitu, kesehatan ini untuk dagang," katanya.
Kemudian dalam penyampaian pandangannya, Ribka juga menanyakan jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia, sebab menurut data yang diperolehnya, terdapat berbagai harga vaksin saat ini.
"Terus saya tanya ini yang gratis, yang katanya mau digratiskan semua rakyat ini yang mana? wong ada empat - lima macam, ada yang harga Rp584.000, ada yang Rp292.000 ada yang Rp116.000, ada yang 540.000 sampai 1.080.400, ada yang Rp2.100.000," tutur Ribka.
Baca Juga: Kelas Terdidik Marah Raffi Ahmad Vaksinasi Bareng Jokowi, Tsamara Amany: Masyarakat Butuh Role Model
"Pasti yang murah kalau (untuk) orang miskin," sambung Ribka Tjiptaning.
Sementara itu dalam kesempatan lain Ribka Tjiptaning juga mengingatkan agar masalah vaksin ini tidak main-main. Ribka yang mengaku secara tegas menolak vaksinasi untuk dirinya dan keluarga.
Dalam pernyataannya ia juga menuturkan pengalamannya selama ini, setelah melihat berbagai kasus kegagalan vaksin di Indonesia, seperti vaksin polio untuk hingga anti untuk penyakit kaki gajah.
"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang 'Saya menolak vaksin'. Kalau dipaksa, HAM loh, pelanggaran HAM. Tidak boleh maksa begitu," kata Ribka Tjiptaning.***
