Network
PR BEKASI - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benediktus Kabur Harman atau Benny Harman mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk membongkar adanya keluhan penerima bantuan sosial (bansos) fiktif.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat banjir laporan adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Laporan yang masuk ke KPK adalah anggaran dana bansos yang disunat laporan dan data penerima fiktif.
Baca Juga: Cek Fakta: Pemerintah Dikabarkan Beri Bantuan Pulsa Rp200 Ribu Untuk 4 Kalangan Ini, Simak Faktanya
Terkait anggaran dana bansos Covid-19 yang disunat, KPK telah berhasil menyelidiki dan menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka pada Desember 2020 lalu.
Walaupun demikian, dugaan adanya laporan data penerima fiktif masih belum diumumkan kepada publik hasil penyelidikannya.
Berdasarkan data yang masuk melalui aplikasi JAGA Bansos per 9 November 2020, KPK menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos.
Dari total 1.650 keluhan, sebanyak 559 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor.
Baca Juga: Heboh Tulisan S.O.S Hingga 'Tolong Kami' di Pulau Laki, Instagram Basarnas Ramai Laporan Warganet
Menanggapi hal tersebut, mantan anggota Komisi II DPR RI Benny Harman mendesak Mensos Risma agar menyelidiki dan membongkar keluhan data penerima bansos fiktif.
"Mensos Ibu Risma yth. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK," tutur Benny Harman.
Benny Harman menilai, jika keluhan adanya penerima bansos fiktif tidak diselidiki maka akan menjadi skandal yang besar.
"Kalau tidak, ini bakal menjadi skandar besar yang meledak awal tahun," kata Benny Harman dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Rabu, 20 Januari 2021.
Mensos Ibu Risma yth. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas ttg 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK. Kalo tidak, ini bakal menjadi skandal besar yg meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana.Liberte!— Benny K Harman (@BennyHarmanID) January 19, 2021
Baca Juga: Pelantikan Presiden Amerika, Joe Biden Akan Usung Tema Besar Persatuan
Pada penutupnya, Benny Harman menyampaikan pesan bahwa pusaran korupsi di Istana adalah penyebab para pejabat lengser, sebagaimana Juliari Batubara dan Edhy Prabowo.
"Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar Istana. Liberte," ucap Benny Harman.
Untuk informasi, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengungkap, keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 730 laporan.
Menurutnya, sebanyak enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat sebanyak 163 laporan.
Baca Juga: Resmi! Mario Mandzukic Akan Jadi Tandem Ibrahimovic di Lini Depan AC Milan
"Lalu bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya berjumlah 115 laporan, daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 75 laporan," ujar Ipi Maryati Kuding dalam Antara.***
