Network
Jika usulan filosofis itu diterima, maka menurutnya harus ada pergantian nama di berbagai instansi atau lembaga. Termasuk istilah 'penanggulangan' menjadi 'penyelarasan'.
"Jadi dengan istilah baru, dari bencana alam ke sabda alam. Itu cara filosofinya beda semua. Bukan Badan Penanggulangan Bencana Alam, karena enggak bisa ditanggulangi, (tetapi) yang bisa diselaraskan, misalkan (jadi) Badan Penyelarasan Sabda Alam," kata Sujiwo Tejo.
Perubahan makna juga akan berubah dalam hal mitigasi, seperti istilah 'pengungsi' yang dinilai Sujiwo Tejo tidak tepat.
"Jadi mitigasi itu bukan pengungsian, tapi mengembalikan ruang dan waktu kepada yang punya, yaitu alam. Nanti kalau sudah normal lagi, kita pinjam lagi ruang dan waktu kepada alam," kata Sujiwo Tejo.
Baca Juga: Salah Sangka! Tusuk Suami Setelah Lihat Fotonya dengan Wanita Lain, Ternyata Dirinya saat Muda
Dalam pandangannya, Sujiwo Tejo tidak mempermasalahkan jika perubahan nama ini harus mengeluarkan anggaran lagi untuk membuat kop surat baru, plang nama baru, dan lainnya.
"Loh dari Departemen diubah jadi Kementerian, bisa. Kop surat berubah semua, plang-plangnya. Apa sih susahnya? karena ini esensial loh. (istilah) Bencana, menurut saya sorry, agak kurang ajar kepada alam," kata Sujiwo Tejo.
Dalam beberapa waktu lalu, bencana banjir di Kalimantan selatan sempat membuat isu seputar alih lahan hutan menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut. Hal itu salah satunya dikatakan oleh organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Baca Juga: Penembak Jitu Resimen Inggris Berhasil Tewaskan Lima Anggota ISIS dengan Peluru Sekali Tembak
"(istilah) Bencana ini kurang ajar. Wong yang gunduli (hutan) kita sendiri. Yang bikin tambang katanya, katanya loh ya, walaupun orang lingkungan beda. (ada yang mengatakan) Karena ini akibat cuaca, tapi Walhi dan lain sebagainya menyebut ini (terjadi) karena tambang dan lain sebagainya," kata Sujiwo Tejo.
