Ingatkan Pentingnya Revisi UU Pemilu, Mardani Ali Sera: Ini Perlu untuk Mencegah Lahirnya Tirani dan Oligarki

- 1 Februari 2021, 12:35 WIB
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera ingatkan pentingnya revisi UU Pemilu.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera ingatkan pentingnya revisi UU Pemilu. /Dok. PKS/

"Namun anehnya, ada beberapa partai menolak revisi, padahal ketika di Komisi II mereka perlu revisi. Naif jika mempermasalahkannya di Baleg. Kenapa set back? Sangat tidak progresif dan menjadi wasting time," kata Mardani Ali Sera.

Lebih lanjut, Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa kehadiran Plt bisa membuat Pemda sangat tidak efektif, karena tidak dipimpin oleh kepala daerah definitif.

Baca Juga: Tak Kenal dan Tak Pernah Bertemu Abu Janda, Nusron Wahid: Selama Memimpin Ansor Tak Ada Nama Itu Beredar

"Di masa pandemi, dengan refocusing anggaran, pengambilan keputusan yang sangat fundamental, diperlukan kepala daerah definitif yang memiliki mandatory politik yang kuat," kata Mardani Ali Sera.

Oleh karena itu, PKS mengusulkan diadakan normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023.

Tak hanya itu, Mardani Ali Sera menjelaskan, apabila UU Pemilu tidak direvisi, maka akan timbul polarisasi yang diakibatkan keterbatasan pilihan karena rakyat hanya disodorkan dua Paslon sebagai akibat dari adanya ambang batas presiden atau presidential threshold.

Baca Juga: Muncul Gejala Baru Covid-19 Menyerupai Sariawan, Zubairi Djoerban Jelaskan Bedanya dengan Sariawan Biasa

"Kompleksitas teknis elektoral yang berdampak pada korban jiwa, kemudian permasalahan polarisasi yang melemahkan civic culture merupakan beberapa hal yang kita hadapi di 2019. Sulit membayangkan kompleksitas yang terjadi jika berkaca pada pengalaman tersebut," tuturnya.

Oleh karena itu, Mardani Ali Sera menuturkan, jika memang ingin memiliki UU Pemilu yang ajeg dan jangka panjang, UU Pemilu jangan sampai mengatur terlalu detail, seperti waktu TPS dibuka, isi kotak apa saja, dan lain-lain.

"Berikan distribusi pengaturan tersebut pada peraturan KPU. Sehingga UU hanya bicara mengenai grand design yang besar, seperti sistem, konsep kelembagaan, konsep keadilan pemilu, dan lain-lain," tuturnya.

Halaman:

Editor: Rika Fitrisa


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah