Network
"Jadi itu yang terjadi dan Partai Demokrat bereaksi keras, tentu saja bereaksi keras, karena menganggap bahwa permainan politik kok tidak etis, walaupun sebetulnya ini hal biasa di dalam politik," katanya.
"Intai mengintai, kan ada tradisi untuk membelah partai, tapi sialnya, ini yang sudah disebutkan pak Moeldoko katanya yang berambisi itu," katanya.
Dirinya juga menilai masuk akal jika Moeldoko membutuhkan 'kendaraan' menuju Pilpres karena KSP Jokow tersebut sudah matang secara politis, namun terdapat blunder yang masih harus diselidiki.
"Yang jadi blunder dan masih harus diselidiki oleh jurnalis adalah, apakah betul Moeldoko direstui oleh Jokowi untuk manuver yang gagal ini yang disebut sebagai kudeta?," ucapnya.
Oleh karena itu dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Selasa, 2 Februari 2021, Rocky Gerung setuju bahwa Partai Demokrat memiliki hak untuk menuduh usaha ini adanya kaitannya dengan Jokowi.
Baca Juga: Sebut Kalimat yang Digunakan Abu Janda Salah, Cak Nun: Islam Tidak Bisa Disebut Arogan
"Partai Demokrat berhak untuk menuduh istana sebagai satu komplotan karena memang Demokrat akhir-akhir ini mengambil sikap beroposisi, jadi masuk akal juga Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai ketua partai langsung minta keterangan dari pak Jokowi," tuturnya.
Lebih lanjut, kegagalan rencana Moeldoko tersebut menurutnya disebabkan karena persiapan yang dinilainya kurang matang dan banyaknya kuping-kuping di Istana
"Mungkin persiapannya baru 20 persen tapi udah bocor itu, dan pak SBY itu 10 tahun di Istana, pasti dia meninggalkan kuping di dinding-dinding istana sehingga bisa mendengar seluk beluknya, itu mungkin salah hitungnya pak Moeldoko dan teman-temannya yang ingin melakukan kudeta," tutupnya.
