Network
PR BEKASI - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.
Mulanya, Jusuf Kalla mengatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia semakin menurun, dan hal itu disebabkan karena adanya masalah dalam sistem demokrasi.
Jusuf Kalla lantas mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam sistem demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah adanya ongkos yang mahal.
Hal itu disampaikan Jusuf Kalla dalam acara "Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI: Menjaga Demokrasi Mengokohkan NKRI".
"Demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik," kata Jusuf Kalla, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube PKSTV, Jumat, 12 Februari 2021.
Jusuf Kalla pun menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pejabat pemerintahan diperlukan modal yang tidak sedikit. Itulah mengapa demokrasi dikatakan mahal.
Baca Juga: Prabowo Subianto Minta Kader Gerindra Tak Buat Gaduh, Effendi Gazali: Bang Fadli Zon Tenang Saja
"Untuk menjadi anggota DPR butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Minta maaf, tentu karena dipilih oleh partai, biayanya pun bermacam-macam juga," kata Jusuf Kalla.
Menurutnya, karena demokrasi yang mahal itulah timbul upaya pengembalian investasi, hingga akhirnya terjadi korupsi.
"Karena demokrasi mahal, maka menimbulkan pengembalian investasi. Maka di situlah terjadi menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," kata Jusuf Kalla.
Oleh karena itu, Jusuf Kalla pun mengingatkan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Check and balance itu bisa berupa kritik dan saran dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik.
Baca Juga: Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Musni Umar: Sangat Aneh, Beliau Selalu Berkata dan Bersikap Toleran
Namun menurutnya, pernyataan Jokowi itu justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah publik.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Beberapa hari lalu, presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tuturnya.
Oleh karena itu, Jusuf Kalla mengingatkan peran PKS sebagai partai oposisi untuk memberikan kritik pada pemerintah, supaya adanya kontrol di pemerintahan, dan demokrasi pun bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga: Novel Baswedan Dipolisikan, Rocky Gerung: Kalau Diproses, Berarti Polisi Abaikan Permintaan Presiden
"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol pemerintah, demokrasi tidak dapat berjalan," tutur Jusuf Kalla.***
