Network
PR BEKASI - Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah membuka kabar bahwa isu radikal atau taliban dulu kerap disematkan untuk menyerang penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
Saat isu tersebut digunakan untuk menyerang Novel Baswedan, Febri Diansyah menyebut waktunya bersamaan dengan proses revisi Undang-undang (UU) KPK.
"Isu radikal atau taliban dulu digunakan menyerang para pegawai KPK seperti Novel @nazaqistsha, Ketua WP @peminumembun, dan lainnya. Berbarengan waktunya dengan proses revisi UU KPK," kata Febri Diansyah.
Baca Juga: Kabupaten Bekasi Terapkan PPKM Mikro, Aktivitas Rumah Ibadah Akan Ditutup Jika Termasuk Zona Merah
Baca Juga: Banyak yang Tersinggung, Saleh Partaonan Daulay Desak GAR ITB Cabut Laporan Din Syamsudin Radikal
Baca Juga: Disebut Rasis Karena Terus Kritik Anies Baswedan, Ferdinand Hutahaean: Ini Hak Saya Berpendapat
Dia melanjutkan, saat ini isu tersebut bukan hilang dari peredaran, tetapi justru digunakan untuk menyerang para tokoh di Indonesia.
Febri Diansyah menanyakan sampai kapan cara dengan menyebarkan isu radikalisme akan terus dilakukan.
Dia menambahkan, khusus untuk Novel Baswedan, Febri Diansyah melihat serangan yang seragam dan berulang-ulang semenjak dulu.
Yakni, isu hubungan antara Novel Baswedan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Untuk Novel, saya melihat "serangan" yang seragam. Berulang-ulang dari dulu isu hubungan dengan Gubernur DKI Jakarta disebut-sebut," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @febridiansyah pada Minggu, 14 Februari 2021.
Febri Diansyah menduga, cara tersebut digunakan untuk membuat Novel Baswedan merasa tidak betah berada di KPK.
Akan tetapi, menurutnya isu tersebut juga dapat memfasilitasi kepentingan politik dari pihak yang berseberangan dengan Anies.
Dia menyebut isu tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal.
Isu radikal atau taliban dulu digunakan menyerang para Pegawai KPK seperti Novel @nazaqistsha, Ketua WP @peminumembun dll. Berbarengan waktunya dg proses revisi UU KPK.
Sekarang, bukan hilang, justru masih digunakan pd tokoh2.
Smpai kapan cara ini terus dilakukan?— Febri Diansyah (@febridiansyah) February 14, 2021
Baca Juga: Daerah Rumahnya di Jakarta Tidak Banjir, Jansen Sitindaon: Mantap Juga Gubernur Anies Baswedan
Febri menyatakan alasannya menyebut itu tidak masuk akal lantaran, di KPK, Novel Baswedan hanyalah salah satu dari penyidik yang berikhtiar untuk bekerja dengan benar dan sungguh-sungguh.
Sementaran untuk membuat keputusan mengenai penanganan perkara, tidak bisa ditentukan oleh satu orang saja.
Febri Diansyah menjelaskan, bahwa ada tahapan di empat direktorat berbeda, untuk menentukan kasus tersebut akan naik atau tidak.
"Apalagi dengan pimpinan “terpilih” saat ini," cuitnya.
Baca Juga: Foto Jokowi dengan Abu Janda cs di Istana Viral, Christ Wamea: Buzzer Binaan Pemerintah Itu Nyata
Dia mengungkapkan bahwa sedari dulu, dia tidak pernah peduli pelaku korupsi berasal dari partai apa atau siapa.
Namun, jika isu korupsi terus digunakan untuk menyerang pribadi orang-orang yang justru sedang memberantas korupsi atau kepentingan politik praktis.
Febri Diansyah menyebut itu sebagai tindakan yang sungguh buruk.
"Sekarang isu itu kadang digabung dengan stigma radikal atau taliban," katanya.
Dia menilai solusi dari isu itu sederhana, jika memang ada dugaan korupsi di sebuah instansi, maka jalankan proses hukum yang sudah ditetapkan.
Febri Diansyah mengatakan untuk melaporkan isu tersebut, tetapi harus berhati-hati karena ada aturan pidana mengenai laporan palsu.
Dia menuturkan, stigma yang ditempelkan terhadap perseorangan, yang secara kebetulan memiliki hubungan kekerabatan merupakan hal yang sungguh tak patut.
"Apalagi jika sampai ada yang percaya," katanya.
Baca Juga: Senang dan Bangga Dibully Fans Amanda Manopo, Barbie Kumalasari: Berarti Aku Hits dan Fenomenal
Dia menyampaikan, setiap orang perlu bersikap hati-hati terhadap isu-isu kosong yang dimanipulasi sedemikian rupa, yang juga dapat mengesampingkan hal utama yang sebenarnya perlu diperhatikan.
"Ingatlah, ada korupsi Bansos. Saat jutaan orang menderita karena pandemi covid-19 dan disabilitas juga korban. Ada suap benur, ada E-KTP yang belum selesai, BLBI, dan lainnya," cuit Febri Diansyah.***
