Network
Baca Juga: Nurdin Abdullah Bersumpah Tak Terima Suap, KPK: Kami Miliki Bukti Kuat
"Hanya beruntung saja mereka-mereka yang mendapatkan uang itu tidak dicokok oleh KPK, padahal itu juga suap sesungguhnya, karena dilarang di dalam UU Pilkada," sambungnya.
Refly Harun menegaskan, dalam UU dikatakan seorang kandidat yang membeli 'perahu', membayar candidacy kepada partai politik akan didiskualifikasi. Bahkan partainya pun akan dilarang untuk mencalonkan diri lagi.
"Tapi nyatanya tidak pernah ada hingga detik ini kasus di mana seorang calon didiskualifikasi karena dianggap membeli 'perahu', padahal hal itu sudah jamak terjadi dan diketahui bahwa no free lunch," ungkapnya.
Baca Juga: Bantah Dirinya Terlibat Korupsi, Nurdin Abdullah: Demi Allah, Sama Sekali Tidak Tahu
"Jadi kalo hal-hal yang fundamental seperti ini tidak diperbaiki, yakinlah, akan masih banyak Nurdin Abdullah lainnya yang akan ditangkap oleh KPK," sambungnya.
Menurutnya, walaupun hanya beberapa persen dari 500-an lebih kepala daerah di Indonesia yang ditangkap KPK, hal tersebut bukanlah prestasi tetapi sebuah masalah.
"Yang tertangkap persentase kecil saja sudah masalah, bisa jadi karena mereka belum diketahui, dan kita tidak bisa mengandalkan bahwa kepala daerah itu sekadar orang baik," ucapnya.
Refly Harun menegaskan bahwa menjadi kepala daerah tidak membuat orang itu semakin kaya, justru akan semakin miskin karena biaya kampanye yang jumlahnya berkali-kali lipat dari gajinya.
"Karang orang berpikir bahwa ketika dia menjabat dia tidak lebih kaya, jarang orang berpikir harusnya dia tidak lebih kaya," tuturnya.
