Network
"Jadi jangan dianggap kalau ada tradisi itu, maka berarti mabuk-mabukan itu juga ada di dalam kultur itu," ujar Rocky Gerung.
Baca Juga: Ramal Covid-19 di Indonesia Mulai Reda, Denny Darko: Awal Tahun 2022 Orang Akan Menggila
Bahkan dikatakannya bahwa, tradisi minum-minuman keras telah dieksploitasi oleh pemerintah, demi memenuhi kebutuhan anggaran negara.
"Pemerintah mengeksploitasi lokal wisdom itu untuk menutupi kedunguan anggaran, ini persoalannya kan. Yang mabuk pemerintah sementara yang bakal disalahin rakyat," katanya.
Rocky Gerung menyebut cara dan etika yang digunakan oleh pemerintah itu buruk, mencari devisa anggaran dengan membuat mabuk orang.
"Poinnya adalah pemerintah mengeksploitasi itu lokal wisdom, seolah-olah itu dibenarkan untuk dijadikan sebagai tambang duit pemerintah, itulah buruknya," tambah Rocky Gerung.
Baca Juga: Selebgram Dinda Shafay Diduga Jadi Korban Pelecehan Oknum Karyawan Coffee Shop Ternama
Sementara itu, melihat banyaknya protes dan rasa tidak setuju dari berbagai pihak, terutama para pemuka agama dan organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan yang lainnya, Jokowi memutuskan untuk mencabut lampiran terkait pembukaan investasi baru dalam minuman keras.
Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut" ujar Jokowi.***
Editor: Puji Fauziah
Sumber: Twitter
Tags
Artikel Pilihan
Terkait
Terkini
RSUD Subang Ungkap Nama 32 Korban Luka Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok di Ciater
Kelas BPJS akan Dihapus Mulai Tahun Depan, Seperti Apa Penggantinya?
Pertalite Belum Dihapus meski Ada SPBU Pertamina yang Tidak Menjual
Dua Orang di Prau Jadi Korban Ledakan Gas Portabel Saat Kemping
