Prediksi Konflik Demokrat Semakin Meluas, Peneliti LIPI: Pemecatan Kader, Munculkan Opsi 3 Skenario

- 8 Maret 2021, 21:01 WIB
Ilustrasi bendera Demokrat, partai yang saat ini tengah memiliki konflik.
Ilustrasi bendera Demokrat, partai yang saat ini tengah memiliki konflik. /Antara

PR BEKASI – Konflik yang sedang menerjang Partai Demokrat diprediksi oleh para peneliti akan meluas dan semakin tidak dapat terjembatani.

Hal tersebut menyusul pemecatan sejumlah kader Partai Demokrat yang akhirnya merancang Kongres Luar Biasa (KLB) dan mengangkat nama Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor di Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.

"Melihat dari kasus perpecahan partai-partai lain, pemecatan akan menjadi momen legitimasi dari kader yang dipecat untuk semakin eksis,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Baca Juga: MenPAN-RB Larang ASN Lakukan Perjalanan Luar Daerah Selama Libur Isra Miraj dan Hari Suci Nyepi 2021

Baca Juga: Jangan Lupakan Timnas Wanita, Lihat Aksi-aksi Memukau di Latihan Perdana Jelang Sea Games 2021

Baca Juga: Disebut 'Durhaka' Saat Pulang Kampung, Irma Suryani: Saya Tak Ingin NKRI Hancur karena Paham Agama yang Salah 

Hal tersebut karena mereka ingin mendapatkan alasan penguat atas perjuangan mereka terhadap Partai Demokrat

Firman Noor mengatakan perpecahan tersebut akan memunculkan kepengurusan ganda yang masing-masing pihak merasa paling sah dan representatif.

Konflik antara kedua belah pihak tidak mudah diselesaikan sehingga pengadilan yang harus memutuskan kepengurusan yang sah. Sehingga memungkinkan muncul tiga skenario penyelesaian.

Pertama, konflik dapat berujung pada kemunculan partai baru atau kader-kader lain yang keluar dari partai. Hal itu pernah terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Namun dapat juga terjadi skenario sebaliknya. Terjadi manuver yang positif dan kepentingan praktis dalam menghadapi pemilu sehingga kemudian terjadi rekonsiliasi. Hal itu pernah terjadi pada Partai Golkar," katanya menjelaskan skenario kedua.

Baca Juga: Tegaskan KLB Moeldoko Abal-abal, Dede Yusuf: Sesuai Arahan AHY, Kami Akan Hadapi dan Lawan

Baca Juga: Jelang Inter Milan Vs Atalanta, Ambisi Nerazzurri Raih Scudetto Berpotensi Dijegal Atalanta 

Skenario lain yang mungkin terjadi adalah salah satu pihak merasa tidak perlu melanjutkan pertikaian sehingga konflik menyurut.

Hal itu dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya dukungan riil yang kurang terhadap eksistensi salah satu pihak.

Menurut Firman Noor, apa pun skenario yang terjadi, perpecahan partai akan menyebabkan partai bertikai sibuk dengan persoalan internal daripada memikirkan kiprah yang lebih luas kepada negara dan masyarakat.

Pertikaian partai politik yang berlarut-larut tidak akan sejalan dengan upaya dalam membangun demokrasi dan pendidikan politik rakyat.

"Partai politik lebih baik menghindari konflik internal sebagai bagian dari solusi, baik bagi kesolidan partai maupun demokrasi," katanya.

Baca Juga: Eks Kader Demokrat Menyesal Ikut KLB karena Iming-iming Uang Rp100 Juta: Nyatanya Kita Cuma Terima Rp10 Juta 

Seperti diketahui, Moeldoko diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara pada Jumat, 5 Maret 2021 setelah mengkudeta posisi yang sebelumnya dipegang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kudeta yang diduga dilakukan oleh Moeldoko tersebut dianggap sebagai sebuah langkah yang dapat memperluas koalisi presiden di DPR.

AHY diketahui telah mendesak Presiden Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan ke aparat penegak hukum.***

Editor: M Bayu Pratama

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x