Network
PR BEKASI - Kisruh Partai Demokrat masih belum menemukan penyelesaian.
Hingga saat ini Partai Demokrat masih menjadi perbincangan hangat publik.
Tak hanya itu, nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko juga tengah menjadi sorotan.
Hal tersebut memicu sejumlah pihak untuk angkat bicara dan memberikan protes.
Baca Juga: Taufiqurrahman Buka Suara dan Minta Agar Presiden Jokowi Pecat Moeldoko
Baca Juga: Amanda Manopo Akhirnya Buka Suara Akui Billy Syahputra Masih Jadi Pacarnya
Meskipun ada beberapa diantaranya yang mendukung Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Arus Bawah Jokowi (ABJ) memastikan Presiden Jokowi tidak akan ikut andil pada persoalan dualisme Partai Demokrat.
Hal itu dilakukan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat lantaran menghargai kedaulatan partai politik sesuai AD/ART masing-masing.
Ketua Umum ABJ, Michel Umbas mengatakan, tentunya untuk menjaga kedaulatan partai politik, maka dari itu Presiden Jokowi tidak akan campur tangan pada persoalan Partai Demokrat.
"Presiden tentu tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa ini adalah isu internal," katanya seperti dikutip Mantrasukabumi.com dari Antara pada Rabu, 10 Maret 2021.
Michel menerangkan, dari hasil KLB Partai Demokrat itu keluar Moeldoko menjadi ketua umum, seakan-akan ada upaya menarik Presiden Jokowi terlibat.
Ia merasa karena Moeldoko yang juga menjabat sebagai Kepala staf kepresidenan oleh sebab itu meminta bantuan Presiden Jokowi.
"Sejak awal sudah ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat," katanya.
"Jangan hanya karena Moeldoko memegan staf kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat," katanya, melanjutkan.
Michael menerangkan, pada awal Februari 2021 Ketua Umum Partai Demokrat AHY telah menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi.
Surat tersebut isinya mengabarkan bahwa Kepala Staf Kepresidenan terlibat pengambilalihan kepemimpinan, sebagaimana diberitakan MantraSukabumi.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Bersihkan Kisruh Partai Demokrat, ABJ: Beliau Tidak Ikut Campur".
"Surat itu tidak direspon. Bagi kami Jokowi sangat proporsional," katanya.
"Tidak mungkin ada perintah atau apapun bentuknya untuk meminta Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat," katanya.
Tidak akan terlibat atau turun tangan dalam kisruh dualisme partai tersebut, Michael yakin karena Presiden Jokowi merupakan seseorang yang ingin demokrasi di Indonesia semakin maju.
"Apalagi Jokowi presiden seluruh masyarakat Indonesia. Demokrasikan sumbernya dari Rakyat", katanya.
"Maka dari itu buka tipikal Jokowi ikut campur urusan internal partai politik," katanya, menambahkan.*** (Syahrul Himawan/MantraSukabumi.Pikiran-Rakyat.com)
