Soroti Kisruh Partai Demokrat, Pengamat: Negara Tak Boleh Tersandera Agenda Politik Pribadi

PR BEKASI - Pengamat Politik Ubedilah Badrun menyoroti polemik Partai Demokrat yang sudah menyita perhatian publik selama hampir 40 hari usai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Ubedilah Badrun mengingatkan agar negara tidak boleh tersandera oleh agenda politik pribadi, seperti pada polemik Partai Demokrat belakangan ini.

Ubedilah Badrun menilai, pernyataan pemerintah yang akan menggunakan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V 2020 untuk menilai hasil KLB ilegal adalah isyarat bahwa pemerintah tak tertarik melakukan manuver politik.

Baca Juga: Moeldoko 'Hilang' Pasca KLB, Syahrial Nasution: AHY Tampil di Garis Depan, Dia Sembunyi di Balik Bayangan

Baca Juga: Akui Bohong Belum Daftarkan Hasil KLB ke Kemenkumham, Jhoni Allen: Kami Memang Sedikit Lengah

Baca Juga: Jhoni Allen Akui Belum Daftarkan Hasil KLB, Ossy Dermawan: Kebohongan demi Kebohongan Mulai Diperlihatkan

"Jadi, isyarat kuat pemerintah tidak tertarik untuk melakukan manuver politik yang berisiko tinggi," kata Ubedilah Badrun, Jumat, 12 Maret 2021, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Namun menurutnya, jika pemerintah memutuskan untuk mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB), justru akan sangat berisiko.

Apalagi menurutnya, pada saat kondisi bangsa seperti sekarang ini, pemerintah berpotensi tersandera fokusnya akibat gejolak politik yang bisa muncul.