Network
Moeldoko terpilih sebagai ketua umum, usai berhasil mendapat perolehan suara terbanyak saat proses voting KLB dalam menentukan ketua umum.
Perolehan suara Moeldoko tersebut, mengalahkan jumlah suara yang didapat mantan Ketua DPR RI sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dalam proses voting tersebut.
Terkait gugatan yang telah diajukan ke PN Jakpus tersebut, Bambang Widjojanto beserta timnya meyakini bahwa para aktor penyelenggara KLB Demokrat di Deli Serdang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan Republik Indonesia.
Selain itu, Bambang Widjojanto juga menilai kisruh yang dialami Partai Demokrat merupakan brutalitas demokratik yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini brutalitas, brutalitas demokratik terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi, mudah-mudahan ini bisa diatasi," kata Bambang Widjojanto dalam keterangannya.
Bambang Widjojanto menekankan polemik terhadap Partai Demokrat ini merupakan peristiwa serius, belum lagi ditambah dengan adanya pihak pemerintahan yang turut terlibat didalamnya, yaitu Moeldoko.
"Jadi ini bukan persoalan main-main apalagi kemudian ada representasi Pak Moeldoko yang posisinya itu sangat strategis sebagai KSP, simbol negara ada di situ," ucapnya.
Baginya, kasus pengambilalihan kekuasaan melalui KLB Demokrat tersebut, bukan hanya sebuah bentuk penyerangan terhadap Partai Demokrat kepemimpinan AHY saja.
Baca Juga: 24 Taman dan 3 Hutan Kota Jakarta Kembali Dibuka untuk Pengunjung, Simak Imbauan dan Larangannya
