Network
PR BEKASI – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dikabarkan telah mengeluarkan dana hampir sebesar Rp1 triliun selama dua tahun ke belakang.
Diketahui, dana tersebut dikeluarkan oleh Anies Baswedan beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam tahun anggaran 2019 dan 2020 untuk menyelenggarakan ajang balap Formula E.
Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2019 hingga 2020 yang dicatat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta.
Menurut laporan BPK DKI Jakarta pada Jumat, 19 Maret 2021, Anies Baswedan telah membayar dana sebesar membayar Rp983.31 miliar kepada Formula E Operations (FEO) untuk menggelar balapan di Jakarta
Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi di 2022, Eka Supria Atmaja Dorong Industri Bekasi Gunakan Produk UMKM Lokal
"Terkait penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada FEO adalah senilai 53 juta pound Inggris atau setara Rp983.31 miliar," kata laporan itu, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Pembayaran total tersebut memiliki rincian fee yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai 20 juta atau setara Rp360 miliar.
Selanjutnya, pada tahun 2020 fee yang dibayarkan senilai 11 juta pound Inggris atau setara Rp200.31 miliar.
Sementara itu, bank garansi yang dibayarkan senilai 22 juta pound Inggris atau setara Rp423 miliar.
Di sisi lain, Anies Baswedan memutuskan untuk menunda penyelenggaraan Formula E musim pertama 2019/2020 pada Juni 2020 buntut dari pandemi Covid-19.
Baca Juga: Anggota KLB Sibolangit Blak-blakan Lagi, Ungkap Partai Demokrat Hampir Tak Lulus Verifikasi KPU 2012
Penundaan itu dilakukan melalui Surat Nomor 117/-1.857.73 tanggal 9 Maret 2020 kepada Organizing Committee Jakarta E-Prix.
Atas penundaan itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara telah melakukan renegosiasi dengan FEO terkait penarikan bank garansi senilai 22 juta pound Inggris atau setara Rp423 miliar.
Renegosiasi itu diketahui telah disetujui oleh pihak FEO melalui surat yang bertanggal 13 Mei 2020.
"Namun atas fee tahap 1 musim penyelenggaraan 2020/2021 yang telah dibayarkan kepada pihak FEO senilai 11 juta pound Inggris tidak dapat ditarik kembali," tulis laporan tersebut.
Pihak FEO menyatakan fee itu sebagai jaminan keuangan atas potensi kewajiban-kewajiban PT Jakpro sesuai perjanjian sebelumnya
Akibat kondisi tersebut, BPK menilai Pemprov DKI belum optimal melakukan renegosiasi dengan FEO yang dapat mempertegas dan memperjelas keberlanjutan kerja sama dan status pendanaan yang telah disetorkan.
Karena permasalahan tersebut, BPK mencatat sedikitnya lima efek yakni aktivitas pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Formula E berisiko tumpang tindih (overlapping) pada beberapa satuan kerja.
Kemudian PT Jakpro tidak dapat mandiri untuk mengelola kegiatan formula E dan meningkatnya risiko kesalahan pengelolaan pendapatan hasil penyelenggaraan Formula E.
Kemudian meningkatnya risiko kegagalan penyelenggaraan, serta perhitungan prakiraan dampak ekonomi penyelenggaraan Formula E kurang dapat diyakini kewajarannya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menggelar balapan Formula E di tahun 2022.
Keputusan itu diambil setelah diadakannya penjadwalan ulang tahap pertama akibat penundaan penyelenggaraan pada tahun ini di tengah pandemi COVID-19
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus melalui sambungan telepon pada Jumat, 12 Februari 2021.
"Iya, jadi penjadwalan terakhir koordinasi dengan Jakpro direncanakan memang tahun 2022 kalau suasana aman, mungkin bisa terlaksana,” katanya.
Firdaus menerangkan penjadwalan ulang itu setelah Anies Baswedan memilih untuk menunda penyelenggaraan Formula E tahun 2021.***
